Menlu Retno: DK PBB Tidak Tanggap soal Gaza karena Terhalang Hak Veto

26 Okt 2023, 07:48 WIB

Menlu Retno Marsudi di DK PBB, AS. (dok. Kemlu RI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB karena tidak tanggap dalam konflik Gaza yang makin memanas.

“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno, dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Menurut Retno, hak veto yang ada di DK PBB menghalangi kinerja DK PBB sendiri untuk segera bergerak menanggapi konflik Palestina dan Israel. Hak veto ini dipegang oleh lima anggota tetap DK PBB yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris.

1. Indonesia salah satu negara yang dorong adanya sidang darurat di PBB

Ilustrasi rapat Dewan Keamanan PBB (twitter.com/louis charbonneau)

Retno menekankan Indonesia termasuk salah satu negara yang mendorong isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat Sidang Majelis Umum PBB.

“Sidang SMU PBB ini digelar 26 Oktober 2023 (waktu setempat) dan saya akan hadir,” ucap Retno.

2. Retno pertanyakan tugas DK PBB saat konflik Gaza pecah

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB, AS. (dok. Kemlu RI)

Di pertemuan sebelumnya yang juga masih di DK PBB, Retno sempat mencecar DK PBB soal pergerakannya yang lambat dalam menanggapi eskalasi konflik di Gaza. Pasalnya, korban tewas kini hampir mencapai 7 ribu orang.

“Setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza,” kata Retno, di High Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, Selasa (24/10/2023), waktu setempat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” tegas Retno lagi.

3. Perbedaan politik negara-negara memperburuk kondisi Gaza

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Sementara itu, perbedaan politik sejumlah negara terkait Israel dan Palestina, menurut Retno, malah memperburuk kondisi Gaza itu sendiri.

“Berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum DK PBB mengambil langkah?” ucap Retno.