Menlu Retno Cecar DK PBB soal Konflik Gaza: Kapan Bergerak?
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak menghentikan eskalasi konflik Israel dan Palestina di Gaza, serta mengatasi krisis kemanusiaan di sana.
“Setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza,” kata Retno, di High Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, Selasa (24/10/2023), waktu setempat.
“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” tegas Retno lagi.
1. Kejahatan kemanusiaan sedang terjadi di Gaza
Retno juga menegaskan bahwa DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.
“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa,” tutur Retno.
“Bagaimana DK PBB melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK PBB akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses kemanusiaan utuh, menyerukan pembebasan warga sipil dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecarnya.
2. Perbedaan politik negara-negara memperburuk kondisi Gaza
Sementara itu, perbedaan politik sejumlah negara terkait Israel dan Palestina, menurut Retno, malah memperburuk kondisi Gaza itu sendiri.
“Berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum DK PBB mengambil langkah?” ucap Retno.
3. Indonesia minta DK PBB segera bergerak
Retno kembali menegaskan bahwa DK PBB harus segera bergerak karena kondisi di Gaza sudah semakin mengkhawatirkan.
“Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera. Melalui OKI, ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan,” ujarnya.
