Menlu RI Jadi Utusan Khusus Atasi Isu Myanmar

11 Jan 2023, 17:55 WIB

Situasi di Myanmar sampai saat ini sejak kudeta militer Myanmar awal Februari 2021 lalu. (Twitter.com/TostevinM)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bakal menjadi Special Envoy atau Utusan Khusus untuk isu konflik Myanmar selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

“Yang pasti, setelah penetapan special envoy, Menlu sudah menjadi preseden untuk jadi Special Envoy. Tadi Ibu Menlu sudah menyebutkan akan bertindak sebagai Special Envoy,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu, Retno pun mengumumkan bahwa akan ada Office of Special Envoy yang akan dibentuk dan dipimpin oleh Retno sendiri.

1. Ada sekretariat khusus selama keketuaan Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. (IDN Times/Sonya Michaella)

Faizasyah mengatakan, akan ada sekretariat khusus yang bakal bekerja untuk isu Myanmar.

“Tadi Ibu Menlu sudah menyebutkan akan bertindak sebagai Special Envoy, dibantu oleh satu tim sekretariat yang didedikasikan untuk bantu masalah Myanmar,” ucap Faizasyah.

“Jadi selama setahun berjalan ini, ada Sekretariat Keketuaan ASEAN dan ada satu sekretariat khusus menangani dan urus isunya,” lanjut dia.

2. Indonesia berkomitmen bantu Myanmar

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Menjabat keketuaan di ASEAN tahun 2023, Indonesia berkomitmen akan membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

“Sebagai ketua dan sesuai amanah Lima Poin Konsensus, Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik,” ujar Retno dalam PPTM 2023.

Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN secara keseluruhan. Antara lain kepatuhan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik, serta prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

“Sesuai Lima Poin Konsensus dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders,” tegas Retno.

3. Indonesia minta akses kemanusiaan dilanjutkan

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Dalam PPTM 2023, Retno menegaskan, Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama,” ucap Retno.