Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menlu Sugiono di FMM BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Dok. Kemlu RI)
Menlu Sugiono di FMM BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Dok. Kemlu RI)

Intinya sih...

  • Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pentingnya BRICS dalam mendorong perdamaian dunia dan penegakan hukum internasional.
  • Sugiono menyoroti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional terkait situasi di Gaza.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyinggung tentang Gaza dan pentingnya multilateralisme dalam pertemuan tingkat menteri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Ini kali pertama Indonesia berpartisipasi dalam BRICS sebagai anggota tetap.

Ada berbagai isu yang dibahas oleh para menlu anggota BRICS, yakni perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.

1. Gaza hanya bisa damai jika hukum humaniter ditegakkan

Menlu Sugiono di FMM BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Dok. Kemlu RI)

Dalam sesi pertama berjudul ‘Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan,’ Menlu Sugiono menegaskan, BRICS harus mengambil peran yang lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dunia.

Sugiono menyoroti situasi di Gaza yang dianggapnya sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional.

“BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” kata Menlu Sugiono, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (29/4/2025).

Ia menggarisbawahi, tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional memperdalam ketidakpercayaan dan ketimpangan global.

“Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," kata Sugiono.

2. Serukan reformasi PBB

Bahasa Arab salah satu bahasa resmi PBB (https://unsplash.com/@salyastone)

Dalam sesi kedua, Menlu Sugiono juga menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Karena sesi ini bertemakan ‘Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan,’ ia menyerukan reformasi sejumlah lembaga global.

Termasuk di antaranya, mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

3. Indonesia resmi jadi anggota baru BRICS

Menlu Sugiono di FMM BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Dok. Kemlu RI)

Meskipun baru bergabung, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif pada berbagai pertemuan tersebut. Selain Menlu negara anggota BRICS, yakni Rusia, China, India, Afrika Selatan, Iran, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi, Brasil juga mengundang para Menlu negara mitra, yakni Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

Menlu Sugiono juga dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat.

Editorial Team