Menteri Israel: Lebih Baik Tahanan Palestina Dipenjara yang Dikelilingi Buaya

24 Des 2025, 07:50 WIB

Leo Manik

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. (DedaSasha, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Lokasi penjara diusulkan di Dataran Tinggi Golan, dekat dengan perbatasan Yordania dan taman buaya.
Rencana penggunaan buaya menuai kecaman dari aktivis HAM yang menyebut kebijakan Israel semakin kejam.
Israel pertimbangkan hukuman mati bagi tahanan Palestina, termasuk pelaku serangan 7 Oktober 2023.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, pada Minggu (21/12/2025), mengusulkan pembangunan fasilitas penahanan bagi warga Palestina yang dikelilingi oleh buaya. Proposal tidak lazim ini diajukan dengan dalih untuk mencegah para tahanan lari dari penjara.

Layanan Penjara Israel (IPS) dilaporkan tengah meninjau usulan tersebut setelah disampaikan dalam pertemuan penilaian keamanan pekan lalu. Rencana kontroversial ini mencuat di tengah meningkatnya laporan penyiksaan dan kekerasan di dalam penjara Israel.

1. Lokasi penjara diusulkan di Dataran Tinggi Golan

tank bekas Israel di Dataran Tinggi Golan. (unsplash.com/Levi Meir Clancy)

Berdasarkan laporan Channel 13, lokasi yang diusulkan untuk fasilitas ini berada di dekat area Hamat Gader di utara Israel. Wilayah tersebut terletak di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dekat dengan perbatasan Yordania.

Kawasan Hamat Gader diketahui memiliki taman hewan yang mencakup peternakan buaya. Rencananya, reptil tersebut akan dipindahkan untuk membentuk penghalang hidup di sekeliling kompleks penjara.

Ben-Gvir menyampaikan ide tersebut kepada Komisaris Layanan Penjara Israel, Kobi Yaakobi. Ketua Partai Kekuatan Yahudi itu menilai metode ini diperlukan sebagai langkah keamanan tambahan.

Namun, sejumlah pejabat kepolisian dilaporkan mengejek ide tersebut. Proposal ini juga mengingatkan publik pada konsep "Alligator Alcatraz" yang pernah diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan menuai kecaman internasional.

2. Aktivis HAM sebut kebijakan Israel semakin kejam

ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Taylor Brandon)

Rencana penggunaan buaya ini menuai kecaman dari organisasi hak asasi manusia. Ketua organisasi B'Tselem, Orly Noy, menyebut proposal tersebut sebagai contoh mengerikan dari fase kejam pemerintahan Israel saat ini.

Ia menilai pemerintah Israel terus mencari cara-cara ekstrem daripada menyelesaikan akar konflik. Keamanan di Israel dinilai tidak kunjung membaik meski berbagai tembok dan parit pertahanan telah dibangun selama puluhan tahun.

"Mereka akan mencoba cara apa pun selain menegakkan keadilan dan perdamaian. Kita hanya bisa bertanya-tanya usulan apa lagi yang muncul setelah ini," ujar Orly Noy, dilansir Middle East Eye.

3. Israel pertimbangkan hukuman mati untuk tahanan Palestina

Proposal penjara buaya ini muncul saat parlemen Israel, Knesset, sedang bersiap melakukan pemungutan suara terhadap RUU hukuman mati bagi tahanan Palestina. RUU yang disponsori Ben-Gvir ini akan menjatuhkan vonis mati wajib bagi mereka yang terbukti merencanakan atau melakukan serangan terhadap warga Israel.

Legislasi tersebut telah lolos pembacaan pertama pada November lalu dan mendapat dukungan dari koalisi pemerintah. Ben-Gvir juga memperluas cakupan RUU untuk memasukkan pelaku serangan 7 Oktober 2023 sebagai target eksekusi mati.

Saat ini, Israel menahan lebih dari 9.300 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan kondisi yang dilaporkan sangat memprihatinkan. Organisasi HAM mencatat adanya praktik penyiksaan sistematis, kelaparan, hingga pengabaian medis di dalam fasilitas penahanan.

"Data Israel menunjukkan setidaknya 110 warga Palestina tewas dalam tahanan sejak Ben-Gvir menjabat pada akhir 2022," tulis laporan The New Arab.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.