Mesir Kecam Keputusan Israel Perluas Pemukiman di Dataran Tinggi Golan

Mesir mengatakan bahwa ekspansi berkelanjutan Israel dalam merebut tanah Arab dan mengubah susunan demografi wilayah yang diduduki jelas melanggar hukum internasional.

Kairo juga menyerukan kepada pihak-pihak internasional yang aktif dan Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawabnya dalam menolak pelanggaran kedaulatan Suriah tersebut, serta mengakhiri aktivitas permukiman Israel.

Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel secara ilegal berdasarkan hukum internasional sejak perang Timur Tengah pada tahun 1967. Saat ini, sekitar 50 ribu orang tinggal di wilayah itu, di mana setengahnya adalah pemukim Israel dan separuh lainnya warga Arab yang terdiri dari Druze, Alawi dan lainnya.

Ada 33 pemukiman Yahudi di Golan yang diduduki, yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Regional Golan. Permukiman-permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional, yang dibantah Israel.

Netanyahu mengatakan, langkah perluasan tersebut diperlukan karena front baru telah terbuka di perbatasan Israel dengan Suriah, setelah runtuhnya rezim Bashar al Assad. Ia juga ingin menggandakan populasi di Dataran Tinggi Golan.

Pihaknya mengatakan, perubahan kendali di Damaskus berarti pengaturan gencatan senjata pada 1974 telah runtuh. Pasukan Israel bergerak ke zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada hari-hari setelah kepergian Assad.

Israel juga mengintensifkan serangan udara terhadap lokasi militer di seluruh Suriah, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara tersebut. Tindakan Israel itu mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak.

Netanyahu mengklaim bahwa Israel tidak berminat pada konflik dengan Suriah. Menurutnya, pemerintahannya akan menentukan kebijakan Israel terkait Suriah berdasarkan kenyataan di lapangan.

"Israel akan terus mempertahankan (wilayah itu), membuatnya makmur dan membangunnya," ujarnya.

Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan bahwa ia tidak melihat alasan apapun bagi negaranya untuk memperluas wilayah ke Dataran Tinggi Golan.

"Netanyahu mengatakan kami tidak tertarik memperluas konfrontasi dengan Suriah dan kami berharap kami tidak perlu melawan pemberontak baru yang saat ini mengambil alih Suriah. Jadi, mengapa kami melakukan hal yang sebaliknya," kata Olmet, dikutip dari BBC.

Presiden Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri bersama keluarganya ke Rusia dan mencari suaka pada 8 Desember. Insiden ini terjadi setelah kelompok pemberontak, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa menguasai ibu kota, Damaskus.

HTS juga memimpin faksi pemberontak lainnya dan merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu. Kelompok-kelompok tersebut terus membentuk pemerintahan transisi di Suriah.