Pemuka Agama Yahudi: Warga Israel Jangan Gabung dengan Militer
Jakarta, IDN Times - Rabi Yitzhak Yosef, seorang pemuka agama Yahudi senior di Israel, mendapat kecaman setelah dirinya menyerukan agar warga Israel yang menganggur tidak bergabung dengan militer.
“Dilarang menjadi tentara, bahkan bagi orang yang menganggur,” kata Yosef, pemimpin spiritual Partai Shas, sekutu utama pemerintah Israel, dalam pernyataan yang disiarkan oleh Channel 13.
Mantan kepala rabi Sephardi itu menilai bahwa semua siswa sekolah agama menjadi rusak usai bergabung dengan militer.
“Mereka semua menjadi sekuler,” ujarnya.
Partai Shas, yang mewakili komunitas Yahudi religius di pemerintahan, telah lama mendorong pengecualian wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi. Mereka percaya bahwa tujuan utama mereka dalam kehidupan ini adalah untuk mempelajari Taurat.
1. Pemerintah kecam pernyataan Yosef
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (15/12/2024), Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa komentar Yosef tersebut tidak dapat diterima dan patut mendapat kecaman.
“Kami tidak akan menerima pernyataan pembangkangan dari pihak mana pun,” kata kantor perdana menteri.
Pada saat yang sama, Presiden Isaac Herzog menyatakan bahwa ia menolak keras segala bentuk penolakan untuk bergabung di Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Menurutnya, bertugas di militer adalah hak istimewa yang luar biasa.
Benny Gantz, pemimpin Partai Persatuan Nasional, menyebut pernyataan Yosef sebagai sesuatu yang berbahaya dan melanggar hukum, sementara anggota parlemen dari partai berkuasa Likud, Moshe Saada, mendesak agar rabi tersebut diselidiki.
“Siapapun yang melanggar hukum dan menyerukan masyarakat untuk tidak wajib militer harus diselidiki,” kata Saada kepada Radio Angkatan Darat.
2. Partai Shas sebut komentar Yosef tidak mengandung seruan untuk menolak wajib militer
Reaksi keras juga datang dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid. Ia mengatakan bahwa pernyataan Yosef itu pantas mendapat kecaman dari seluruh spektrum politik.
“Seruan untuk melalaikan diri pada saat perang, dan ini dari seseorang yang menerima gaji dari negara untuk jabatan resmi, merupakan tindakan yang melanggar garis merah yang membahayakan demokrasi negara dan merusak masa depan kita,” ujar Lapid.
Di tengah kecaman tersebut, juru bicara Partai Shas, Asher Medina, menjelaskan bahwa komentar Yosef sebenarnya tidak mengandung seruan untuk menolak wajib militer.
“Pernyataan Rabi Yosef bertujuan untuk menyoroti kebutuhan penting untuk menyediakan kerangka kerja yang sesuai bagi pemuda ultra-Ortodoks yang ingin mendaftar,” kata Medina, menurut laporan media Israel.
3. Semua warga Israel berusia 18 tahun harus mengikuti wajib militer
Dilansir dari The New Arab, semua warga Israel yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer selama setidaknya 1 tahun. Warga Palestina di Israel dibebaskan dari kewajiban ini karena alasan agama, fisik, atau psikologis.
Yahudi ultra-Ortodoks awalnya juga dibebaskan dari wajib militer atas dasar agama. Namun, setelah Mahkamah Agung Israel memutuskan pada Juni 2024 bahwa komunitas Haredi wajib bergabung dengan militer, tentara Israel mulai mengirimkan surat panggilan bertugas kepada mereka.
Keputusan ini sontak memicu kecaman luas dari kelompok religius. Demonstran Haredi pun melakukan protes besar-besaran untuk menentangnya.
