Mesir Sebut Netanyahu Mau Halangi Tahap 2 Gencatan Senjata Gaza

30 Des 2025, 20:31 WIB

Fatimah

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (DedaSasha, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

AS bersikukuh tolak pertempuran kembali di Gaza
Tahap kedua gencatan senjata mencakup pembentukan pemerintahan sementara di Palestina tanpa keterlibatan Hamas
Warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza menurut rencana perdamaian

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mesir menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berupaya menghambat pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dan mencoba memicu ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah.

“Netanyahu berusaha dengan segala cara untuk menghindari kelanjutan ke tahap kedua perjanjian tersebut, dengan mengalihkan perhatian Amerika Serikat (AS) ke isu-isu regional lainnya, khususnya Iran, Suriah, dan Lebanon,” kata Diaa Rashwan, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, kepada Al-Qahera News, pada Kamis (25/12/2025).

Ia juga menambahkan bahwa perdana menteri Israel tersebut memanfaatkan ketegangan hubungan AS–Iran dengan harapan dapat menyeret Washington ke dalam konfrontasi dengan Teheran. Hal ini berisiko memicu kembali pertempuran di Gaza dan menggagalkan pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata.

1. AS dinilai bersikukuh tolak pertempuran kembali di Gaza

Namun, terlepas dari manuver Israel, Rashwan menilai AS secara tegas menolak dimulainya kembali pertempuran di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 70 ribu warga Palestina selama 2 tahun perang

“Semua indikator menunjukkan bahwa pemerintah AS telah memutuskan untuk memulai tahap kedua pada awal Januari,” tuturnya.

Tahap kedua kesepakatan gencatan senjata mencakup pembentukan pemerintahan sementara di wilayah Palestina tanpa keterlibatan Hamas, penarikan pasukan Israel, serta pengerahan misi penjaga perdamaian internasional. Kesepakatan ini juga mensyaratkan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, yang masih menjadi bahan negosiasi bagi para mediator dan penjamin gencatan senjata.

Hamas sebelumnya menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih menduduki dan menyerang Jalur Gaza.

2. Warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza menurut rencana perdamaian

Rashwan juga menyebutkan bahwa pertemuan antara Presiden AS, Donald Trump, dan Netanyahu yang akan digelar di AS pekan depan bisa menjadi tanda dimulainya tahap kedua kesepakatan gencatan senjata secara nyata. Menurutnya, Trump adalah pria praktis yang ingin menuntaskan apa yang dianggapnya sebagai solusi bersejarah, sekaligus menjadi warisan utama kebijakan luar negerinya melalui rencana gencatan senjata ini.

Menanggapi kekhawatiran soal pengusiran warga Palestina dari Gaza, Rashwan mengatakan rencana gencatan senjata saat ini dengan jelas menyatakan bahwa warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan wilayah tersebut.

Ia menambahkan, siapa pun yang pergi secara sukarela harus tetap memiliki hak untuk kembali. Selain itu, Mesir juga telah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak memindahkan penduduk Gaza ke wilayah Sinai.

3. Israel kerap lakukan pelanggaran selama tahap pertama gencatan senjata

Meski tahap pertama gencatan senjata telah diterapkan sejak Oktober lalu, Israel masih terus melanggar ketentuan yang disepakati, termasuk menghalangi truk-truk bantuan masuk ke Gaza. Akibatnya, banyak warga masih menderita kekurangan Gizi.

Israel juga telah membunuh sedikitnya 411 warga Palestina dan melukai 1.118 lainnya sejak dimulainya gencatan senjata. Secara keseluruhan, lebih dari 70 ribu warga Palestina tewas di Gaza sejak Oktober 2023, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza akibat serangan Israel mencapai sekitar 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1,1 kuadriliun), dilansir dari The New Arab.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.