Militer Janji Alihkan Sudan Sepenuhnya ke Pemerintahan Sipil

09 Nov 2021, 13:10 WIB

Abdel Fattah Al-Burhan, Pemimpin tertinggi militer Sudan (twitter.com/HornDiplomat)

Jakarta, IDN Times - Panglima militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan dia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan mana pun yang datang setelah masa transisi. Keputusannya itu disampaikan pada hari Minggu (7/11/2021) kepada Al Jazeera.

Burhan juga membantah bahwa tentara bertanggung jawab atas kematian para pengunjuk rasa yang menentang pengambilalihan militer. Protes anti-kudeta nasional telah terjadi sejak perebutan kekuasaan 25 Oktober oleh militer, yang kemudian dibalas dengan tindakan keras dan mematikan oleh aparat.

1. Burhan janji adakan pemilihan tepat waktu

Pimpinan militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan (twitter.com/Zoom Afrika)

Melansir Al Jazeera, dalam sebuah wawancara langsung, Burhan mengatakan akan berkomitmen untuk menyelesaikan transisi demokrasi di wilayah Sudan dan akan menyelenggarakan pemilihan tepat waktu.

“Ini adalah janji kami, janji yang kami buat untuk diri kami sendiri, rakyat Sudan, dan komunitas internasional, bahwa kami berkomitmen untuk menyelesaikan transisi demokrasi, mengadakan pemilihan tepat waktu, dan berkomitmen untuk tidak menghentikan aktivitas politik apa pun selama berlangsung damai...dan dalam batas-batas deklarasi konstitusional dan bagian-bagian yang belum ditangguhkan,” kata Burhan.

“Kami berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang memiliki kompetensi nasional dan kami berjanji untuk menjaga transisi dari campur tangan apa pun yang dapat menghalanginya,” lanjutnya.

Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 mendatang dan akan menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih saat itu.

2. Burhan bantah militer bunuh pengunjuk rasa

Militer Sudan di kota Khartoum untuk berjaga-jaga terhadap gelombang aksi protes terhadap kudeta yang dilakukan pihak militer. (twitter.com/AJ+)

Burhan dalam wawancaranya juga membantah tentara bertanggung jawab atas kematian pengunjuk rasa.

"Tentara Sudan tidak membunuh warga, dan ada komite investigasi untuk mengungkap apa yang terjadi," tuturnya.

Warga turun ke jalan pada hari Minggu di kota Khartoum untuk tetap memprotes pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Protes telah terjadi sejak aksi kudeta 25 Oktober lalu.

Berbagai kelompok pro demokrasi melakukan pembangkangan sipil dan pemogokan sebagai aksi protes terhadap militer meski terhambat akses internet dan telepon. Akses keduanya telah terganggu sejak kudeta terjadi.

Selain itu, militer juga melakukan penekanan terhadap demonstran. Sebuah serikat guru mengatakan, pasukan keamanan menggunakan gas air mata di gedung Kementerian Pendidikan Negara Bagian Khartoum untuk membubarkan aksi duduk yang menentang penyerahan kepada pejabat militer. Sekitar 87 orang ditangkap, dilansir dari Reuters.

3. PBB upayakan mediasi untuk selesaikan krisis

Volker Perthes, utusan khusus PBB untuk Sudan. (twitter.com/UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan)

Melansir UN News, utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes, yang melaporkan dari kota Khartoum pada pekan lalu menyebut bahwa situasi di Sudan cukup stabil namun sangat tegang pasca kudeta terjadi.

“Banyak lawan bicara yang kami ajak bicara di Khartoum, tetapi juga secara internasional dan regional menyatakan keinginan kuat agar kami bergerak cepat untuk keluar dari krisis dan kembali ke langkah normal, ke langkah transisi politik, seperti kami melihatnya sebelum 25 Oktober, berdasarkan Deklarasi Konstitusi,” kata Perthes.

Dalam upaya keluar dari krisism Perthes menggandeng banyak pihak terutama organisasi regional seperti Uni Afrika. Dia juga bekerja sama dengan pihak luar lain seperti Dewan Keamanan PBB.

Ketika ditanya negara mana yang dapat memberikan tekanan pada situasi tersebut, dia menjawab bahwa Amerika Serikat, Mesir, Sudan Selatan, dan tetangga regional akan sangat berperan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.