Militer Sudan: Keluar dari Politik Usai Pemilu 2023
Jakarta, IDN Times – Pimpinan militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengatakan bahwa pihak militer akan keluar dari politik usai pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2023 mendatang. Dia juga menambahkan bahwa partai sebelumnya yang berkuasa di era Omar Al-Bashir tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan transisi.
Burhan telah terlibat dalam upaya kudeta militer pada akhir Oktober lalu. Namun pada 21 November, dia mengembalikan kekuasaan kepada perdana menteri interim yang dikudeta, Abdalla Hamdok, yang akan memimpin kabinet teknokratis hingga pemilihan pada Juli 2023.
"Ketika pemerintah terpilih, saya tidak berpikir tentara, angkatan bersenjata, atau pasukan keamanan mana pun akan berpartisipasi dalam politik. Inilah yang kami sepakati dan ini adalah situasi alami," kata Burhan, Sabtu (4/12/2021), dikutip dari Reuters.
1. Menjawab tuntutan dari kelompok pro-demokrasi
Keputusan pihak militer untuk keluar dari kekuasaan politik Sudan sebelumnya diserukan oleh partai politik yang pro-demokrasi. Setelah perjanjian November disepakati, mereka terus melakukan unjuk rasa dan tidak mengakui kesepakatan itu karena kurang percaya akan keterlibatan militer dalam politik setelah apa yang mereka saksikan dalam upaya kudeta.
Para demonstran hanya ingin mengakhiri ketidakstabilan politik dengan transisi sipil sepenuhnya tanpa adanya campur tangan dari pihak militer sama sekali. Mereka menginginkan pihak militer mundur dari kekuasaan secara penuh dan kembali ke posisi mereka sebagaimana fungsi militer pada umumnya.