Jakarta, IDN Times - Moldova mengatakan Rusia sudah melibatkan warga asing untuk mengacaukan pilpres dan referendum Uni Eropa (UE) di negaranya. Mereka ikut melatih warganya di Bosnia-Herzegovina dan Serbia untuk melakukan provokasi.
Situasi menjelang pilpres pada Minggu (20/10/2024) terus memanas usai menemukan jaringan oligarki pro-Rusia yang terlibat jual-beli suara. Otoritas Moldova pun sudah meminta Telegram untuk memblokir akun milik beberapa pejabat pro-Rusia di Moldova.
Seorang pejabat keamanan di Moldova mengatakan, ada ratusan pemuda berusia antara 20-45 tahun asal Moldova direkrut oleh Rusia. Mereka disebut sempat menjalani pelatihan di Moskow dan mendapatkan pendanaan dari oligarki pro-Rusia, Ilan Shor.
Melansir dari Balkan Insight, pelatihan tersebut dilakukan di dekat Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia-Herzegovina selama beberapa pekan. Kemudian, mereka dikirim ke sebuah kota di dekat perbatasan Serbia-Rumania. Mereka sudah dilatih untuk melawan aparat keamanan hingga mengoperasikan drone untuk menjatuhkan alat peledak.
Sementara, puluhan pemuda itu dilatih oleh warga Serbia dan Bulgaria. Mereka diketahui memiliki koneksi dengan Badan Intelijen Militer Rusia dan tentara pembunuh bayaran Rusia, seperti Wagner dan The Farm.
Pemerintah Moldova menduga pelatihan ini berfungsi untuk merusak stabilitas Moldova selama berlangsungnya pilpres dan referendum. Aksi ini untuk menghalangi negara pecahan Uni Soviet itu masuk ke UE dan kembali ke dalam orbit Rusia.
Kepala Polisi Moldova, Viorel Cernauteanu, sudah menangkap empat orang yang diduga sempat menjalani pelatihan di Moskow. Mereka ditempatkan di penjara khusus praperadilan hingga 30 hari ke depan.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Moldova Mihai Popsoi mengklaim Rusia berencana mengganggu proses pemilu Moldova dan referendum UE di Moskow. Ia menyebut Rusia akan mengirimkan orang ke tempat pemungutan suara.
"Kami menyerukan kepada Rusia dan pihak lain menahan aksi untuk merusak proses pemilihan umum dengan berbagai cara ilegal atau menciptakan banyaknya orang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Moskow," terangnya pada Jumat (18/10/2024), dikutip dari The Moscow Times.
Pada pilpres dan referendum kali ini, Moldova akan membuka 228 TPS yang tersebar di 37 negara di seluruh dunia. Jumlah TPS pada pilpres tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan pilpres 2020.
Presiden Transnistria, Vadim Krasnoselsky, mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan menghalangi warga yang ingin ikut dalam pemilu dan referendum UE di Moldova. Ia akan membiarkan warga melintas perbatasan.
Melansir dari RFE/RL, pemerintah Transnistria mengkritisi keputusan Moldova yang tidak bersedia membuka tempat pemungutan suara di wilayahnya. Pihaknya menyebut ini bukti bahwa Chisinau tidak mempedulikan warga sisi timur Sungai Dniester.
Warga Moldova dari Transnistria diharuskan melintasi Sungai Dniester untuk sekedar ikut dalam pilpres. Moldova sudah menyediakan sebanyak 30 tempat pemungutan suara yang tersebar di dekat perbatasan.