Jakarta, IDN Times - Pemerintah Moldova mendeportasi jurnalis Rusia yang menjabat sebagai kepala koresponden Sputnik Moldova, Vitaly Denisov pada Rabu (13/9/2023). Ia ditetapkan sebagai ancaman negara karena menyebarkan propaganda Rusia di negara Eropa Timur tersebut.
Relasi Moldova-Rusia terus menegang dalam beberapa bulan terakhir akibat serangan Moskow di perbatasan Moldova-Ukraina. Belum lagi adanya dugaan diplomat Rusia yang teribat spionase di Moldova dan berujung pada pengusiran massal.
Direktorat Migrasi Moldova mengatakan bahwa Denisov dipersilakan untuk meninggalkan Moldova dan dilarang kembali dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Ia disebut telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Moldova.
"Kebijakan untuk mengusir warga negara asing ini karena ia terlibat dalam urusan dalam negeri Republik Moldova. Tindakannya telah mengganggu dan membahayakan keamanan negara kami," tutur Inspektur Jenderal Direktorat Migrasi Moldova, dikutip Associated Press.
Juru bicara pemerintah Moldova, Daniel Voda menekankan dalam pertemuan kemarin bahwa pemerintah setuju tidak akan mentolerir segala bentuk kabar bohong yang beredar di negaranya.
"Institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu telah melancarkan serangan informasional, kebohongan, propaganda, dan disinformasi. Kami jelas akan melanjutkan perlindungan terhadap kepentingan rakyat kami," terang Voda.
Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Moldova di Moskow terkait pengusiran Denisov. Ia menginginkan adanya klarifikasi dan alasan dari Chisinau di balik insiden tersebut.
"Kami menginginkan struktur internasionalmemberikan penilaian layak dari aksi otorotas Moldova. Menyusul tindakan ini, kami tentu akan memberikan respons setimpal kepada Chisinau," tutur juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, dilansir TASS.
"Diplomat juga menunjukkan sikap anti-Rusia terkait pengusiran ini. Tujuan mereka jelas membersihkan cakupan informasi kepada rakyat Moldova terkait otoritas negara yang tidak mereka sukai, serta untuk mengintimidasi," tambahnya.
Ia menyoroti bahwa pemerintah Moldova tidak menunjukkan komitmennya pada demokrasi yang ideal dan menjunjung pluralisme opini di masyarakat.
Pekan lalu, Menteri Energi Moldova, Victor Parlicov mengatakan bahwa negaranya hanya berhutang sebesar 8,6 juta dolar AS (Rp136 miliar) kepada Gazprom. Jumlah itu jauh di bawah klaim Gazprom yang menyebut hutang Moldova mencapai 709 juta dolar AS (Rp10,9 triliun).
"Berdasarkan audit dari lembaga internasional menunjukkan bahwa hutang perusahaan Moldovagaz sebagai distributor gas dari Gazprom hanya sebesar Rp136 miliar. Chisinau tidak ingin lagi menambah hutang kepada Rusia," tutur Parlicov.
Sementara itu, Parlicov menambahkan bahwa terdapat dugaan hutang sebesar 276 juta dolar AS (Rp4,2 miliar) dan dokumennya belum diserahkan kepada auditor.
Selama ini, Moldova mendapatkan pasokan gas alam dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belakangan, Chisinau berniat melepaskan ketergantungan dan berusaha mendiversifikasi sumber gas alam di negaranya.