Myanmar: Pemerintahan Tandingan Junta Militer Diumumkan

Episode baru krisis politik di Myanmar adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional sebagai tandingan bagi pemerintahan junta militer. Anggota parlemen yang dicopot oleh junta, bergabung dengan perwakilan kelompok etnis dan kelompok anti-kudeta membentuk pemerintahan tandingan tersebut.

Melansir dari laman Al Jazeera, utusan khusus Myanmar untuk PBB yang bernama Dr. Sasa mengatakan “untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, Myanmar memiliki pemerintahan persatuan,” ujarnya di media sosial. Dia juga memposting sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Win Myint menjabat sebagai presiden versi pemerintah persatuan nasional Myanmar.

Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai salah satu aktivis demokrasi paling populer di Myanmar ditunjuk sebagai penasihat negara.

Perdana menteri sementara dijabat oleh Wakil Presiden Myanmar Mahn Win Khaing Than dan Dr. Sasa sendiri telah ditunjuk sebagai menteri serikat pekerja dalam kerjasama internasional.

Gelombang protes penentang kudeta tak bisa dipadamkan oleh kekuatan keras dan kejam junta militer yang saat ini menguasai Myanmar. Justru perkembangan dari krisis politik di Myanmar tersebut meluas karena militer dituduh menyerang kelompok minoritas di perbatasan, yang itu berarti menimbulkan masalah baru di kawasan regional dengan negara tetangga.

Kelompok-kelompok minoritas yang telah beberapa dekade melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat Myanmar dirangkul oleh kelompok penentang kudeta. Melansir dari laman Associated Press, aliansi dari penentang kudeta dengan kelompok minoritas yang membentuk Pemerintah Persatuan Nasional menjadi serangan politik terhadap pemerintahan junta.

Salah satu kelompok utama yang menginisiasi pembentukan pemerintah persatuan nasional Myanmar adalah Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), kelompok yang dibentuk usai kudeta oleh anggota parlemen terpilih tapi dilarang oleh junta militer.

CRPH telah berusaha mencari pengakuan internasional agar dianggap sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. Sedangkan pihak junta militer memutuskan CRPH sebagai kelompok ilegal dan mengeluarkan surat penahanan terhadap beberapa tokohnya.

Seorang aktivis veteran yang bernama Min Ko Naing mengatakan "tolong dukung Pemerintah Persatuan Nasional untuk masa depan warga negara kami dan generasi muda kami." Min Ko Naing adalah pemimpin pemberontakan tahun 1988 yang gagal. Saat itu, ia dan kelompoknya juga mencoba melawan kediktatoran rezim militer.

Secara resmi, pengumuman pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang diinisiasi oleh CRPH diumumkan secara daring. Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah Persatuan Nasional dipimpin oleh presiden, penasihat negara, wakil presiden dan perdana menteri. Ada 11 menteri untuk 12 kementerian dan 12 wakil menteri untuk membantu kementrian yang dibentuk dalam kabinet.

Menurut informasi yang diwartakan oleh Myanmar Now, total 26 anggota kabinet, 13 dari etnis kebangsaan, dan delapan orang adalah perempuan. Salah satu anggota kabinet tersebut yang paling muda bernama Ei Thinzar Maung, seorang aktivis perempuan cantik yang baru berusia 26 tahun.

Ei Thinzar Maung menjabat sebagai Wakil Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak. Ei Thinzar Maung sebelumnya dikenal sebagai mantan anggota Democratic Party for a New Society. Dia juga populer sebagai salah satu pemimpin protes anti-kudeta yang vokal menentang junta militer Myanmar.

Pemerintah Persatuan Nasional diumumkan sebagai tindak lanjut dari Piagam Demokrasi Federal yang diterbitkan oleh CRPH pada tanggal 31 Maret lalu. Dalam piagam itu dijabarkan rencana membentuk "pemerintahan persatuan nasional sementara." Tugas dari pemerintahan tersebut mencakup bekerja untuk "melemahkan mekanisme pemerintahan" rezim militer, mendukung Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM), dan membuat pengaturan untuk Pertahanan nasional.