Jakarta, IDN Times - Pemerintah Victoria, negara bagian Australia, mengusulkan peraturan baru untuk demonstrasi setelah ada protes yang menyebabkan kerusakan sinagog di Melbourne pada 6 Desember.
Usulan tersebut mencakup beberapa peraturan baru dan larangan melakukan aksi demonstrasi atau protes di luar tempat ibadah. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pemeluk agama dan memerangi tindakan antisemitisme ataupun ekstrimisme lainnya.
Undang-undang pembatasan demonstrasi ini diusulkan oleh Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, dari Partai Buruh setelah aksi perusakan rumah ibadah sinagog di Melbourne dan aksi protes di sebuah sinagog di Sydney yang menjebak jamaahnya di dalam selama tiga jam.
Serangan terhadap sinagog Adass Israel pada 6 Desember menandakan meningkatnya aksi antisemitisme di Australia sejak dimulainya perang Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Aksi kekerasan ini disebut oleh pihak berwenang sebagai tindakan teroris dan serangan antisemitisme.
Allan mengatakan, tindakan itu bukanlah protes damai, melainkan perilaku yang mengancam dan rasis yang seharusnya dilawan karena tidak sesuai dengan komunitas Australia yang multikultural.
Dengan usulan undang-undang ini, serangan antisemitisme dan ekstremisme dalam unjuk rasa dapat ditindak tegas, yang di dalamnya mencakup larangan mengibarkan bendera kelompok tertentu dan larangan aksi protes serta gangguan di sinagog, kuil, dan masjid di negara bagian Victoria.
Dilansir dari The Guardian, undang-undang tersebut dirancang untuk membuat orang-orang dapat berunjuk rasa dengan damai tanpa rasa takut atau intimidasi, melarang mengganggu kegiatan keagamaan, dan menetapkan adanya zona aman di sekitar tempat ibadah. Zona tersebut akan ditetapkan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemuka agama dan masyarakat.
Undang-undang ini juga dirancang untuk melarang penggunaan masker wajah dan balaclava, yang biasanya digunakan untuk menyembunyikan identitas dan pelindung dari air cabai ketika aksi demonstrasi. Namun, penggunaan masker wajah masih tetap diperbolehkan bagi orang-orang yang menggunakannya dengan alasan kesehatan dan ajaran agama.
Selain itu, demi menghindari adanya gangguan kekerasan atau tindakan membahayakan orang lain, pemerintah juga akan menandai penggunaan lem, tali, rantai, kunci, dan alat pengikat lainnya yang berbahaya ketika melakukan aksi protes.
Ancaman dakwaan juga dapat dikenai oleh mereka yang menggunakan barang-barang tersebut atau mengibarkan bendera teroris.
Undang-undang yang diusulkan oleh Partai Buruh mendapat kritik dari Partai Hijau Victoria, yang dinilai berlebihan dan bukan cara yang tepat. Partai Hijau Victoria menilai usulan tersebut akan berdampak buruk terhadap demokrasi dan membungkam suara penting, seperti korban pelecehan seksual dan aktivis, serta menghentikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.
Dilansir Mirage News, adanya perubahan terhadap undang-undang demonstrasi akan berdampak terhadap meningkatnya tren antiprotes, karena Australia tercatat telah banyak memenjarakan para pengunjuk rasa iklim dengan tingkat yang lebih tinggi dari negara lain. Alhasil, perubahan ini kemungkinan akan mengurangi aksi protes damai terkait isu sosial dan lingkungan.
Kritikan serupa juga disampaikan oleh Wakil Presiden Liberty Victoria, Gmma Cafarella, yang mengatakan bahwa usulan ini merupakan pembatasan terhadap hak protes msyarakat dan undang-undang sebelumnya sudah cukup untuk mengasi penyerangan di sinagoge.
Sementara itu, Jaringan Advokasi Australia-Palestina juga menyebut bahwa undang-undang ini merupakan serangan terhadap kebebasan sipil dan bertujuan menekan aksi politik publik yang sah oleh warga Palestina.