Warga Palestina Gugat AS terkait Bantuan Militer ke Israel
Jakarta, IDN Times - Lima warga Palestina mengajukan gugatan terhadap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) ke pengadilan federal Washington DC pada Selasa (17/12/2024). Gugatan ini menuntut penghentian bantuan militer AS ke Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Gaza.
Angka korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 45 ribu orang sejak Oktober 2023. Namun, AS masih terus menggelontorkan bantuan militer tahunan senilai 3,8 miliar dolar AS (Rp61,2 triliun) kepada Israel. Pemerintahan Joe Biden bahkan menambah bantuan sebesar 17,9 miliar dolar AS (Rp288 triliun) sejak awal perang Gaza.
Para penggugat mendesak pemerintah AS mematuhi Undang-Undang Leahy yang melarang pemberian bantuan militer kepada unit keamanan asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar terkait gugatan yang sedang berjalan ini.
1. AS dituduh menerapkan standar ganda
Para penggugat meminta pengadilan memerintahkan AS membuat daftar unit militer Israel yang tidak layak mendapatkan bantuan karena terlibat pelanggaran HAM. Mereka juga menuduh Departemen Luar Negeri AS sengaja membuat pengecualian khusus bagi Israel melalui pembentukan Forum Pemeriksaan Leahy Israel.
Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengundurkan diri Oktober lalu, mendukung gugatan ini.
"Saya duduk sebagai anggota Israel Forum Leahy Israel dan berulang kali menyaksikan kasus pelanggaran HAM berat diajukan, namun pejabat senior enggan bertindak karena takut akan konsekuensi politik," ujar Paul, dilansir dari Middle East Eye.
Forum khusus ini dianggap mempersulit penerapan sanksi terhadap unit militer Israel yang melanggar HAM. Melansir AP, laporan Departemen Luar Negeri AS pada Mei 2024 telah mengakui adanya bukti Israel melanggar hukum internasional. Namun Washington tetap menolak menerapkan pembatasan senjata.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pernah membantah tuduhan adanya standar ganda dalam penerapan UU Leahy terhadap Israel. Namun, keberadaan forum khusus ini sendiri dinilai telah melanggar asas supremasi hukum.
2. Kisah para penggugat yang kehilangan anggota keluarga
Salah satu penggugat adalah seorang guru matematika dari Gaza yang menggunakan nama samaran Amal Gaza. Ia kehilangan 20 anggota keluarga dan terpaksa mengungsi tujuh kali sejak perang dimulai. Kini ia tinggal di tenda pengungsian bersama keluarganya yang tersisa.
"Penderitaan dan kehilangan yang tak terbayangkan yang dialami keluarga saya akan jauh berkurang jika AS berhenti memberikan bantuan militer kepada unit-unit Israel yang melakukan pelanggaran HAM berat," ujar Amal Gaza, dilansir Al Jazeera.
Ahmed Moor, warga Amerika keturunan Palestina yang tinggal di Philadelphia, bergabung dalam gugatan ini mewakili saudara-saudaranya di Gaza. Tujuh kerabatnya telah mengungsi berkali-kali dan kini terlantar di Rafah bersama lebih dari sejuta pengungsi lainnya. Keponakannya yang berusia 19 tahun tewas dalam serangan Israel November 2023.
Said Assali, penggugat lainnya, kehilangan enam anggota keluarga dalam serangan udara Israel. Gugatan ini mendapat dukungan dari Democracy for the Arab World Now (DAWN), organisasi hak asasi manusia yang didirikan mendiang jurnalis Jamal Khashoggi.
Para korban berharap gugatan ini bisa menghentikan pembantaian warga sipil menggunakan senjata bantuan AS. Tim hukum mereka meyakini bahwa sebagian besar unit militer Israel seharusnya tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan AS berdasarkan UU Leahy.
3. AS kerahkan berbagai cara untuk tetap kirim senjata ke Israel
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi HAM internasional telah menuduh Israel melakukan kejahatan perang, termasuk genosida di Gaza. Kekerasan juga meningkat di Tepi Barat dengan 770 warga Palestina tewas antara Oktober 2023 hingga November 2024.
AS sempat menahan pengiriman 2 ribu bom ke Israel, namun Biden tetap menolak membatasi dukungan militer secara signifikan. Kongres AS juga menolak berbagai upaya pembatasan bantuan, termasuk resolusi yang diajukan Bernie Sanders November lalu.
Melansir The Guardian, pejabat tinggi AS telah memeriksa lebih dari selusin insiden dugaan pelanggaran HAM oleh pasukan Israel sejak 2020. Namun, pemerintah AS menerapkan langkah-langkah birokratis khusus yang memungkinkan Israel tetap mendapat akses ke persenjataan AS.
Panel Departemen Luar Negeri AS juga sebenarnya telah merekomendasikan Blinken memblokir bantuan ke beberapa unit militer dan kepolisian Israel yang terlibat pelanggaran HAM serius. Namun, doa belum mengambil tindakan apa pun hingga kini.
