Jakarta, IDN Times - Benjamin Netanyahu kembali disumpah menjadi Perdana Menteri Israel pada Kamis (29/12/2022). Hal tersebut tak lepas dari hasil voting di parlemen Knesset yang mendukung pemerintahannya.
Kembalinya Netanyahu menjadi perdana menteri disambut hangat oleh beberapa kepala negara, salah satunya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Dia menyatakan siap bekerja sama lagi dengan pemerintahan Netanyahu.
Biden berharap dapat bekerja sama dengan Netanyahu. Biden bertekad akan mempromosikan perdamaian regional, termasuk antara Israel dan Palestina.
"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Netanyahu, yang telah menjadi teman saya selama beberapa dekade, untuk bersama-sama mengatasi banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Israel dan kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman dari Iran," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya News.
Biden juga tak akan segan menentang kebijakan yang sekiranya tak sesuai dengan kebijakan luar negeri AS.
“Seperti yang kami lakukan sepanjang pemerintahan saya, Amerika Serikat akan terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama kami," tambahnya.
Melalui pidato awal Netanyahu di parlemen, pemerintahannya akan menempatkan perluasan pemukiman Tepi Barat di bagian atas daftar prioritas. Dia bersumpah untuk melegalkan puluhan pos terdepan yang dibangun secara ilegal di wilayah Palestina.
Hal ini bertentangan dengan niat Joe Biden dalam mempromosikan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berharap untuk mendorong moderasi di pihak Netanyahu dengan segera mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri Israel dan negara-negara Arab yang mengakui negara Yahudi, seperti Maroko, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
Di sisi lain, pemerintahan Netanyahu dikabarkan mendukung diskriminasi terhadap orang-orang LGBTQ atas dasar agama. Dia juga akan memberikan tunjangan yang murah hati untuk pria ultra-Ortodoks yang lebih memilih untuk belajar daripada bekerja.
Direktur Eksekutif Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab, Abed Ayoub, mengecam penyambutan Biden terhadap pemerintah Israel yang baru. Dia mengatakan bahwa ungkapan Biden mengabaikan fakta kejahatan yang dilakukan Israel.
“Pernyataan Presiden Biden tidak didasarkan pada kenyataan apa pun dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa pemerintah baru Israel terdiri dari ekstremis agama dan teroris berbahaya yang merupakan ancaman langsung bagi warga Palestina dan Arab di seluruh dunia,” kata Ayoub kepada Al Jazeera.
Kolumnis Euro-Med Monitor, Muhammad Shehada, juga menyentil sikap para pajabat negara-negara barat yang menerapkan standar ganda kepada Israel.
"Ada NOL kecaman atau ekspresi keprihatinan dari AS, Inggris, Kanada, atau UE sejak Netanyahu mengunggah secara publik bahwa 'Seluruh wilayah #Israel, termasuk Tepi Barat, adalah hak eksklusif & mutlak bagi Orang-orang Yahudi.'," katanya.