Jakarta, IDN Times – Eks Presiden Venezuela Nicolás Maduro kembali dijadwalkan hadir di pengadilan federal New York pada Kamis (26/3/2026). Agenda ini merupakan kelanjutan perkara dugaan narco-terorisme serta perdagangan narkoba yang juga melibatkan istrinya, Cilia Flores.
Perkara tersebut menyedot perhatian luas karena bersinggungan dengan dinamika politik global, kebijakan sanksi ekonomi, serta perdebatan mengenai hak hukum terdakwa di Amerika Serikat (AS).
Sidang ini menjadi momen bagi Maduro dan Flores kembali tampil di ruang pengadilan sejak pembacaan dakwaan pada Januari. Pada sidang sebelumnya, Maduro menyatakan penolakan atas seluruh tuduhan dan menegaskan dirinya tak bersalah.
Dalam proses lanjutan, tim pembelanya berupaya menggugurkan dakwaan terkait narco-terorisme dan konspirasi perdagangan narkoba. Apabila permintaan tersebut tak dikabulkan hakim, perkara akan berlanjut ke tahap persidangan penuh.
Maduro yang berusia 63 tahun bersama Flores yang berusia 69 tahun masih ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn dan tak mengajukan jaminan. Hakim Alvin Hellerstein belum menetapkan jadwal sidang, tetapi berpotensi mengumumkannya dalam agenda kali ini.
Isu lain yang mencuat berkaitan dengan pembiayaan pembelaan hukum. Pengacara Maduro, Barry Pollack, menyampaikan bahwa lisensi pemerintah AS yang sebelumnya memungkinkan pembayaran biaya hukum telah dicabut.
Menurut Pollack, kebijakan itu bertentangan dengan hak kliennya untuk membela diri. Ia menyebut pencabutan lisensi tersebut melanggar hak konstitusional.
Di sisi lain, jaksa menyatakan langkah itu sekadar kesalahan administratif. Mereka menegaskan Maduro masih dapat memakai dana pribadinya dari Venezuela, meskipun terikat aturan sanksi.
Ahli hukum Duncan Levin menggambarkan posisi Maduro tidak menguntungkan.
“Karena ia tak diakui sebagai pemimpin Venezuela dan seluruh rezim sanksi dimaksudkan untuk memutusnya, kecil kemungkinan pengadilan akan merasa bahwa ia berhak atas uang apa pun untuk membantu mendanai pembelaan pidananya,” katanya, dikutip CNN.
Pihak jaksa AS menuduh Maduro bersama sejumlah rekannya terlibat dalam jaringan pengiriman kokain ke wilayah AS selama lebih dari 25 tahun. Dakwaan tersebut juga menyinggung dugaan kerja sama dengan kelompok bersenjata seperti Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) yang pernah masuk daftar organisasi teroris AS. Jika terbukti bersalah, Maduro menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup, dikutip Al Jazeera.
Perkara ini menggunakan undang-undang narco-terorisme yang disusun sekitar dua dekade lalu. Meski telah diterapkan pada puluhan kasus, tingkat keberhasilan putusan bersalah dinilai relatif rendah.
Maduro bersama pejabat lain yang didakwa terus menyangkal seluruh tuduhan. Mereka memandang kasus ini sebagai bagian dari tekanan politik terhadap Venezuela.
Selain membantah dakwaan, tim hukum Maduro berencana menggugat legalitas penangkapannya. Mereka berargumen bahwa Maduro memiliki kekebalan karena dugaan tindakan terjadi saat ia masih menjabat sebagai presiden. Namun, pemerintah AS bersama puluhan negara lain tak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak pemilu 2018.
Dalam perkembangan tersebut, nama Delcy Rodríguez muncul sebagai figur yang diakui AS sebagai kepala negara. Pemerintahan baru ini disebut telah melakukan perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Venezuela.
Di dalam negeri, dukungan terhadap Maduro masih terlihat. Sejumlah mural dan papan reklame di Caracas terus menyerukan agar ia dan istrinya dipulangkan ke Venezuela. Sidang ini belum tentu menjadi akhir dari perkara. Namun, agenda tersebut akan menjadi tahap penting dalam menentukan kelanjutan proses hukum sekaligus posisi politik Maduro.