Nikaragua Larang Dubes Uni Eropa Masuki Negaranya

Menteri Luar Negeri Denis Moncada juga mengumumkan pemblokiran Duta Besar UE Managua, Fernando Ponz, untuk memasuki Nikaragua. Ia menyebut bahwa UE terus mengintervensi dan bersikap arogan. 

"Dalam menanggapi situasi ini dan menghadapi pemblokiran permanen kepada hak warga kami hingga kedaulatan nasional, kami tidak akan menerima representatif dari Brussels," papar Moncada, dikutip France24.

Selain itu, Moncada juga menampik kritik UE terkait upaya represif yang dilakukan kepada warganya. Tanpa bukti yang konkret, ia justru menuding bahwa UE berlaku selayaknya kolonialis dan imperialis. 

Sebelumnya, UE mengecam pemerintahan Nikaragua yang terus-menerus menekan oposisi. UE menyebut bahwa tindakan itu sudah diberlakukan sejak pecahnya protes besar pada 18 April 2018. 

"Pada peringatan peristiwa menyedihkan tersebut, UE mengonfirmasi kesiapannya dalam mendukung penuh upaya membangkitkan demokrasi, kedamaian, dan solusi negosiasi dalam menyelesaikan krisis politik berkepanjangan di Nikaragua," ungkapnya, dikutip Reuters.

Pengamat menilai demonstrasi besar 2018 telah mengakibatkan lebih dari 350 orang tewas, ratusan ditahan, dan lebih dari 100 ribu orang mengungsi ke luar negeri. Mereka meminta agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB membuka penyelidikan. 

Sejak saat itu, pemerintah Nikaragua di bawah rezim Daniel Ortega menahan ratusan orang yang mengritiknya, termasuk oposisi yang hendak mencalonkan sebagai presiden pada pilpres 2021. 

Pada Rabu (19/4/2023) Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berkunjung ke Nikaragua di tengah tur Amerika Latin. Ia pun sudah bertemu dengan Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, dan Wakil Presiden Nikaragua, Rosario Murillo di Managua.

Dalam acara penyambutan, Murillo mengungkapkan bahwa Nikaragua dan Rusia adalah saudara. Ia pun menyebut bahwa kedua negara percaya pada kedamaian dan dukungan kepada pembangunan dunia yang multipolar. 

Lavrov juga menyebut bahwa Nikaragua adalah sekutu Moskow dalam melawan koalisi Amerika Serikat (AS) yang berniat menggagalkan operasi militer Rusia. 

"Barat di bawah AS mencoba menyatukan negara-negara eksklusif, mencoba untuk meningkatkan hegemoninya dengan menyulut konflik, seperti yang terjadi di Ukraina," papar Lavrov, dilansir The Moscow Times.