Uni Eropa Disebut Ingin Buat Georgia Perang dengan Rusia

Kobakhidze mengungkapkan bahwa retorika perang masih kuat di Eropa. Ia menyebut, sejumlah pemimpin di dalam UE masih ingin memperpanjang perang di Ukraina. 

“Hari ini, narasi perang masih kuat dan belum ada tanda-tanda berakhirnya konfrontasi militer di Ukraina. Mereka terus melanjutkan pengiriman senjata ke Ukraina dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia,” ujarnya, dikutip Civil. 

Keputusan negara-negara UE untuk menaikkan alokasi anggaran pertahanan hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) disebut sebagai niat mengubah negaranya menjadi negara militer. 

Kobakhidze menambahkan, kenaikan anggaran pertahanan hanya akan meningkatkan risiko perang dan memperburuk situasi sosial dan ekonomi di dalam UE. 

Kobakhidze mengatakan bahwa ancaman UE untuk menangguhkan pembebasan visa perjalanan bagi warga Georgia adalah sebuah ancaman kepada Tbilisi. Ia menyebut, Brussels berniat mendorong demonstrasi besar. 

“Pembatalan kebijakan pembebasan visa ke negara-negara UE digunakan untuk memicu demonstrasi besar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan dan memasang pemimpin baru yang bersahabat,” terangnya. 

Melansir OC Media, UE memberikan surat peringatan kepada pemerintah Georgia terkait penangguhan visa perjalanan akibat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan di Georgia. 

“Sejauh ini, kami mempertahankan posisi karena kami tidak ingin merugikan rakyat Georgia dan menangguhkan pembebasan visa. Namun, di saat yang sama, ini penting untuk menjaga kredibilitas UE,” tutur Wakil Luar Negeri UE, Kaja Kallas. 

Menteri Urusan Eropa Prancis, Benjamin Haddad, mengungkapkan bahwa GD telah menutup pintu bagi rakyat Georgia untuk menjadi bagian dari dan masuk ke UE tanpa visa. 

“Saya ingin mengingatkan bahwa Georgia adalah kandidat negara anggota UE. Kami, Prancis mendukung aspirasi Georgia menjadi bagian dari UE. Sayangnya, GD mulai berubah haluan dan menunjukkan arahnya yang anti-liberalisme dan semakin represif kepada rakyatnya,” tuturnya, dikutip Jam News. 

Ia menyebut, UE tidak bisa membiarkan perubahan arah yang dilakukan GD dalam beberapa tahun terakhir. Haddad mengungkapkan, UE akan bertindak dengan memberikan sanksi kepada pejabat yang terlibat.