Profil Najib Razak: Dari Dinasti Politik hingga Skandal 1MDB

Najib Razak lahir pada 23 Juli 1953 di Kuala Lipis, Pahang, dan berasal dari keluarga elite politik Malaysia; ayahnya, Abdul Razak Hussein, merupakan Perdana Menteri kedua Malaysia, dilansir Encyclopaedia Britannica. Ia menempuh pendidikan di Inggris dan meraih gelar ekonomi industri dari University of Nottingham sebelum kembali ke Malaysia dan bekerja di Petronas.

Najib terjun ke politik pada usia relatif muda dan masuk parlemen pada 1976 menggantikan kursi ayahnya. Ia kemudian menempati berbagai jabatan menteri strategis hingga akhirnya menjabat Perdana Menteri Malaysia pada 2009, dilansir The Guardian.

Selama menjabat perdana menteri, Najib memimpin koalisi Barisan Nasional dan dikenal mendorong agenda pertumbuhan ekonomi serta reformasi fiskal, termasuk penerapan pajak GST. Media internasional mencatat kebijakannya menuai dukungan sekaligus kritik keras, terutama dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil.

Masa pemerintahannya juga ditandai dengan kontrol kuat terhadap institusi negara dan dominasi politik UMNO. Kekalahannya dalam pemilu 2018 menjadi titik balik besar setelah isu 1MDB terus membayangi pemerintahannya, menurut The Guardian.

Nama Najib kemudian melekat erat dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana negara yang diselidiki oleh otoritas di berbagai negara karena dugaan penyelewengan miliaran dolar AS. Media internasional melaporkan sebagian dana tersebut mengalir ke rekening yang terkait dengan Najib, meski ia berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Britannica melansir, proses hukum yang panjang berujung pada vonis bersalah atas sejumlah dakwaan korupsi dan pencucian uang, yang menjadikannya salah satu mantan kepala pemerintahan pertama di kawasan Asia Tenggara yang dipenjara karena kasus korupsi besar.

Dari pewaris dinasti politik hingga simbol skandal korupsi global, perjalanan hidupnya kerap dijadikan contoh tentang bagaimana kekuasaan yang besar dapat berujung pada kejatuhan yang sama besarnya. Kasus Najib pun terus menjadi rujukan global dalam pembahasan penegakan hukum dan transparansi di tingkat pemerintahan.