Pakar HAM PBB Kutuk Tindakan Israel Blokir Bantuan ke Gaza 

Tindakan Israel dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM. Pelanggaran ini termasuk kategori kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma.

Mahkamah Internasional sebelumnya telah mengeluarkan perintah kepada Israel agar memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menemukan bukti kuat bahwa Israel telah menggunakan kelaparan sebagai metode perang, dilansir Arab News.

Francesca Albanese, pelapor khusus HAM di Wilayah Palestina, dan Michael Fakhri, pelapor khusus hak atas pangan, termasuk di antara para pakar yang mengecam Israel. Mereka menilai tindakan Israel telah merusak harapan perdamaian yang sempat muncul dari kesepakatan gencatan senjata.

"Kesepakatan ini seharusnya mengarah pada penghentian permusuhan permanen dan pembebasan semua tahanan Palestina dan Israel. Namun, yang terjadi justru kekerasan dan kehancuran lebih lanjut terhadap kehidupan warga Palestina," bunyi pernyataan mereka.

Data terbaru menunjukkan Israel telah menghancurkan 80 persen lahan pertanian dan infrastruktur sipil di Gaza. Bantuan kemanusiaan yang masuk sejak gencatan senjata dimulai pada Januari lalu dinilai masih belum cukup.

Warga Palestina, termasuk anak-anak dan lansia, terus meninggal karena kedinginan dan kondisi yang buruk. Jumlah tenda dan bantuan kesehatan yang diizinkan masuk ke Gaza sangat terbatas.

Dilansir laman Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), korban tewas akibat serangan Israel terus bertambah. Setidaknya 100 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata berlaku Januari lalu. Total korban tewas kini mencapai 48.400 jiwa.

Para pakar menilai kebijakan pengepungan total terhadap penduduk yang hampir seluruhnya telah mengungsi akan semakin memperburuk situasi. Israel dinilai sengaja menciptakan kondisi yang tidak layak huni bagi warga Palestina di seluruh wilayah pendudukan.

Para pakar meminta mediator gencatan senjata yakni Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat (AS) segera turun tangan. Mediator diminta mempertahankan kesepakatan sesuai kewajiban internasional.

Pernyataan mereka juga mengkritik dukungan beberapa negara dan organisasi regional terhadap pembenaran Israel memutus bantuan ke Gaza. Mereka kecewa pelanggaran gencatan senjata oleh Israel tidak banyak disorot media.

Semua negara diminta untuk menjalankan tanggung jawab mereka sesuai hukum internasional. Setiap negara harus turut mengambil sikap menghentikan serangan Israel terhadap rakyat Palestina.

Gencatan senjata tahap awal telah berakhir pada Minggu lalu. Namun, Israel dan Hamas belum mencapai kesepakatan terkait kelanjutan fase berikutnya. Kemacetan ini dikhawatirkan akan membuat krisis kemanusiaan di Gaza semakin parah.