Pakistan Siap Perang dengan Afghanistan jika Perundingan Gagal

26 Okt 2025, 23:04 WIB

Leo Manik

ilustrasi bendera Pakistan. (unsplash.com/emaliikhokhar)

Intinya sih...

Pakistan siap perang terbuka dengan Afghanistan jika perundingan damai gagal
Pakistan menuntut Afghanistan atasi masalah terorisme dan ingin membentuk struktur pengawasan pihak ketiga
Afghanistan rugi jutaan dolar akibat konflik di perbatasan, sementara tensi diperkeruh isu air dan kunjungan menteri Afghanistan ke India

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif memperingatkan bahwa negaranya siap perang terbuka dengan Afghanistan jika perundingan damai yang sedang berlangsung tidak mencapai kesepakatan. Peringatan ini dilontarkan saat delegasi kedua negara baru saja memulai putaran kedua negosiasi keamanan di Istanbul, Turki.

Perundingan yang berlangsung sejak Sabtu (25/10/2025) ini, bertujuan untuk menguatkan gencatan senjata rapuh yang disepakati setelah bentrokan mematikan di perbatasan. Sebelumnya, putaran pertama perundingan telah diadakan di Doha, Qatar, dengan mediasi Turki.

“Kami memiliki opsi, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, kami akan menghadapi perang terbuka dengan mereka (Pakistan). Tapi, saya lihat mereka ingin perdamaian” ujar Asif, dilansir Al Jazeera.

1. Pakistan tuntut Afghanistan atasi masalah terorisme

Salah satu isu penting yang menjadi fokus negosiasi adalah ancaman terorisme yang disebut Pakistan berasal dari wilayah Afghanistan. Pakistan menuntut komitmen dari Kabul untuk menyingkirkan kelompok Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP). Islamabad menuduh TTP melancarkan serangan lintas batas dari wilayah Afghanistan.

Pemerintah Afghanistan membantah tuduhan ini dan balik menyalahkan Islamabad karena melanggar kedaulatan mereka melalui serangan militer. Kedua negara dilaporkan akan membahas skema kerja sama intelijen untuk masalah terorisme.

“Misalnya, Pakistan akan memberikan koordinat lokasi yang mereka curigai sebagai lokasi keberadaan pejuang atau komandan TTP, dan alih-alih melancarkan serangan, Afghanistan diharapkan akan melakukan tindakan terhadap mereka,” ujar analis dari Crisis Group, Ibraheem Bahiss.

Dilansir NDTV, Pakistan juga dilaporkan ingin membentuk struktur pengawasan pihak ketiga. Sistem pengawasan ini kemungkinan akan diketuai bersama oleh Turki dan Qatar.

2. Afghanistan rugi jutaan dolar akibat konflik di perbatasan

Perundingan ini diselenggarakan menyusul bentrokan di perbatasan selama dua minggu yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Bentrokan terjadi di sepanjang Garis Durand, perbatasan yang sering menjadi titik panas antara kedua negara.

Krisis ini dinilai sangat merugikan, terutama karena penutupan perbatasan akibat konflik. Kamar Dagang dan Industri Afghanistan memperkirakan bahwa para pedagang kehilangan jutaan dolar AS setiap harinya selama penutupan perbatasan berlangsung.

Delegasi Afghanistan untuk perundingan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Haji Najib. Sementara itu, Pakistan diwakili oleh delegasi yang terdiri dari dua pejabat keamanan.

3. Tensi diperkeruh isu air dan kunjungan menteri Afghanistan ke India

Hubungan antara Kabul dan Islamabad memanas bukan hanya karena masalah perbatasan dan terorisme. Sebelumnya, Afghanistan telah mengumumkan rencana membangun bendungan di Sungai Kunar.

Sungai Kunar, yang juga dikenal sebagai Sungai Chitral di Pakistan, adalah sungai sepanjang 480 kilometer yang penting bagi kedua negara. Oleh karena itu, rencana pembangunan bendungan ini dinilai akan menimbulkan keresahan bagi Pakistan.

Selain isu air, kunjungan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, ke New Delhi pada awal Oktober juga dipandang sebagai langkah permusuhan oleh Pakistan. Kunjungan Muttaqi ke India tersebut dinilai provokatif karena bertepatan dengan eskalasi konflik.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.