Palestina Desak AS Publihkan Visa Abbas sebelum Sidang Umum PBB

31 Agu 2025, 13:09 WIB

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

AS tuduh PA dan PLO merusak prospek perdamaian.
Tindakan AS dianggap melanggar protokol diplomatik.
Negara-negara Eropa kritik pencabutan visa oleh AS.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mendesak Amerika Serikat (AS) untuk membatalkan keputusan mencabut visa pemimpin Palestina tersebut. Pencabutan visa tersebut hanya beberapa pekan sebelum ia dijadwalkan menghadiri Majelis Umum PBB (UNGA) di New York.

Pada Jumat (29/8/2025), Washington mencabut visa Abbas dan 80 pejabat lainnya menjelang pertemuan tahunan tingkat tinggi Sidang Umum PBB yang akan digelar pada 22 September, dengan dalih kepentingan keamanan nasional. Abbas sendiri telah berbicara di Sidang Umum selama bertahun-tahun dan umumnya memimpin delegasi Palestina.

“Kami mendesak pemerintahan Amerika untuk membatalkan keputusannya. Kami telah berkomunikasi sejak kemarin dengan negara-negara Arab dan asing, terutama yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah ini. Upaya ini akan terus dilakukan 24 jam sehari,” kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu (30/8/2025). Ia juga mendesak negara-negara lain untuk memberikan tekanan pada pemerintahan Presiden Donald Trump agar membatalkan keputusan tersebut.

1. AS tuduh PA dan PLO merusak prospek perdamaian

Pembatasan visa ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap perang Israel di Gaza serta gelombang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dan militer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini mendorong semakin banyak negara untuk mengakui keberadaan negara Palestina di PBB bulan depan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan pencabutan visa dilakukan karena Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak mematuhi komitmen mereka dan merusak prospek perdamaian.

Rubio juga menuduh PA terlibat dalam kampanye hukum, termasuk mengajukan banding ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

2. Tindakan AS dianggap melanggar protokol diplomatik

Matt Duss, wakil presiden eksekutif di Center for International Policy, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di AS, mengatakan pemerintahan Trump telah melanggar protokol diplomatik dengan mencabut visa tersebut.

Sebagai negara tuan rumah, AS seharusnya memberikan visa kepada perwakilan dan pejabat negara anggota PBB untuk mengunjungi markas besar badan internasional tersebut di New York City.

“Apa yang terjadi di sini jelas didorong oleh ideologi. Ada orang-orang di dalam pemerintahan Trump yang bekerja sama dengan pemerintah sayap kanan Israel dan tujuan mereka hanyalah menghapus gerakan pembebasan Palestina dari agenda internasional,” kata Duss kepada Al Jazeera.

3. Negara-negara Eropa kritik pencabutan visa oleh AS

Dilansir dari France24, pencabutan visa ini menuai kritik dari negara-negara Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan bahwa Majelis Umum tidak boleh membatasi akses siapa pun.

“Markas besar PBB adalah tempat netralitas, tempat perlindungan yang didedikasikan untuk perdamaian, tempat konflik diselesaikan,” ujar Barrot.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, juga mengatakan telah berbicara dengan Abbas pada Sabtu untuk memberikan dukungannya terkait pencabutan visa yang dianggapnya tak adil.

“Palestina berhak menyampaikan suaranya di PBB dan di semua forum internasional,” tulisnya di media sosial.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, meminta Washington untuk mempertimbangkan kembali penolakan visa tersebut, mengingat perjanjian yang ada antara PBB dan negara tuan rumah

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.