Trump Pangkas Rp80,8 Triliun Bantuan Luar Negeri
- Presiden Trump menggunakan strategi pocket rescission untuk memotong anggaran luar negeri tanpa persetujuan Kongres.
- Badan Akuntabilitas Pemerintah menyebut cara ini ilegal dan melemahkan kontrol Kongres atas anggaran federal.
- Berbagai anggota legislatif, baik Republik maupun Demokrat menolak langkah Trump karena dianggap melanggar hukum.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengambil langkah drastis dengan menghapus 4,9 miliar dolar AS (setara Rp80,8 triliun) bantuan luar negeri yang sudah disetujui Kongres. Langkah ini dilakukan melalui strategi bernama pocket rescission (pembatalan dana saku) yang jarang digunakan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dorongan Trump untuk memangkas dukungan terhadap upaya kemanusiaan global sekaligus menguji batas kewenangan eksekutifnya.
Pada Kamis (28/8/2025), Trump mengirim surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mike Johnson, tentang rencananya untuk memblokir dana itu. Sehari kemudian, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih mempublikasikan keputusan tersebut lewat unggahan di X.
“Malam tadi, Presiden Trump MEMBATALKAN 4,9 miliar dolar AS bantuan luar negeri yang mengutamakan Amerika menggunakan pocket rescission. @POTUS akan selalu mengutamakan AMERIKA!” tulis akun resmi lembaga itu.
1. Mekanisme pocket rescission dan perdebatan hukumnya
Dilansir dari The Guardian, strategi pocket rescission sebelumnya terakhir dipakai Presiden Jimmy Carter pada 1977. Mekanisme ini memungkinkan presiden mengajukan pembatalan anggaran di akhir tahun fiskal sehingga Kongres tidak memiliki cukup waktu untuk merespons dalam jendela 45 hari yang diatur Undang-Undang Pengendalian Penahanan Anggaran (ICA) 1974. Dengan begitu, presiden bisa memotong peran Kongres yang sebenarnya berwenang mengawasi belanja federal.
Pada Agustus 2025, Badan Akuntabilitas Pemerintah (GAO) menyebut cara ini ilegal. Dalam unggahan di blog resminya, GAO menilai pocket rescission melemahkan kontrol Kongres atas anggaran.
“Pocket rescission bisa memungkinkan seorang presiden untuk menghindari pengeluaran uang terlepas dari apakah Kongres menyetujui permintaan pembatalan atau tidak. Ini akan menyerahkan kekuasaan dompet Kongres dengan memungkinkan seorang presiden, pada kenyataannya, mengubah undang-undang dengan memperpendek periode ketersediaan untuk dana berjangka tetap,” tulis GAO, dikutip dari NBC News.
2. Penolakan dari anggota Kongres
Gelombang penolakan terhadap kebijakan Trump datang dari berbagai anggota legislatif, baik Republik maupun Demokrat. Senator Susan Collins dari Partai Republik menilai langkah itu berbahaya bagi tatanan hukum.
“Segala upaya untuk membatalkan dana yang telah disetujui tanpa persetujuan Kongres adalah pelanggaran hukum yang jelas. Alih-alih mencoba melemahkan hukum, cara yang tepat adalah mengidentifikasi cara untuk mengurangi pengeluaran berlebihan melalui proses apropriasi tahunan yang bipartisan,” ujarnya.
Senator Demokrat Jeff Merkley juga angkat suara dan menyebut cara ini tidak sah.
“Terus terang, tidak konstitusional,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Konstitusi memberikan kewenangan atas anggaran kepada Kongres dan presiden seharusnya hanya menjalankannya. Menurutnya, tidak peduli bagaimana cara atau istilah yang digunakan, tindakan menahan atau membatalkan dana yang sudah disetujui Kongres secara sepihak tetap ilegal dan berpotensi menghancurkan keluarga pekerja keras.
Kritik juga datang dari Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer.
“Pengumuman hari ini tentang rencana Administrasi untuk memajukan paket ‘pocket rescission’ yang melanggar hukum adalah bukti lebih lanjut bahwa Presiden Trump dan Republik Kongres bertekad untuk menolak bipartisanship dan ‘berjalan sendiri’ musim gugur ini,” katanya.
Ia menilai langkah itu berisiko karena pemerintah menghadapi tenggat pendanaan pada 30 September 2025.
3. Dampak pada bantuan global dan restrukturisasi USAID
Pemangkasan besar itu mencakup 3,2 miliar dolar AS (setara Rp52,7 triliun) dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), 322 juta dolar AS (setara Rp5,3 triliun) dari Dana Demokrasi Departemen Luar Negeri, serta anggaran untuk program perdamaian dan demokrasi PBB.
Pada Juni 2025, PBB menyatakan bahwa kebijakan AS tersebut merupakan pemangkasan pendanaan terdalam yang pernah menimpa sektor kemanusiaan internasional, dilansir dari Al Jazeera.
Sejak awal 2025, pemerintahan Trump memang sudah menargetkan penghapusan hampir semua kontrak bantuan luar negeri USAID senilai 60 miliar dolar AS (setara Rp989 triliun). Lembaga itu kini dipangkas dan direstrukturisasi di bawah Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Sisa program USAID dialihkan ke Departemen Luar Negeri, sejalan dengan fokus Trump untuk menekan bantuan luar negeri meski dianggap merugikan posisi global AS.
Selain itu, kebijakan ini juga memicu pertempuran hukum. Pada 27 Agustus 2025, diajukan banding ke Mahkamah Agung agar membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang melindungi dana bantuan luar negeri, termasuk program kesehatan global dan HIV/AIDS. Dengan berakhirnya anggaran pemerintah pada 30 September 2025 dan Kongres kembali bersidang pada 2 September 2025, perdebatan besar soal belanja federal dipastikan akan meledak.
