Palestina Saksikan Kecaman Keras Indonesia untuk Israel di DK PBB

Dalam forum tersebut, Menlu Sugiono mengingatkan kondisi kemanusiaan di Gaza tetap memprihatinkan. Lebih dari 570 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.500 lainnya terluka sejak gencatan senjata diberlakukan.

Selain itu, infrastruktur dasar serta layanan esensial masih hancur, sementara akses bantuan kemanusiaan belum sepenuhnya aman dan tanpa hambatan.

“Lebih dari 570 nyawa telah hilang dan lebih dari 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata berlaku. Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur,” tegas Sugiono di hadapan anggota DK PBB, dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (19/2).

Ia menekankan, bantuan kemanusiaan bukan sekadar gestur politik, melainkan kewajiban hukum berdasarkan hukum humaniter internasional. DK PBB, kata dia, harus bertindak lebih dari sekadar menjaga status quo gencatan senjata, tetapi memperluas ruang menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Menlu Sugiono secara terbuka mengecam keras langkah-langkah administratif Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang dinilai memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan dan mengarah pada aneksasi de facto. Registrasi tanah dan kebijakan administratif lainnya, menurut Indonesia, tidak memiliki validitas hukum dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2334 (2016).

Indonesia menegaskan, Israel sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Tindakan sepihak yang merusak prospek solusi politik tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan dan konsekuensi.

Sugiono mengingatkan, perdamaian tidak akan pernah terwujud jika pelanggaran terhadap hukum internasional terus terjadi tanpa respons tegas dari komunitas global. DK PBB didorong untuk bertindak dengan kesatuan dan tekad guna menjaga kredibilitas kerangka perdamaian yang telah disepakati bersama.

Indonesia kembali menegaskan, satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan adalah Solusi Dua Negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati.

Dalam konteks itu, Sugiono menekankan, kerja DK PBB dan Board of Peace (BoP) yang dibentuk melalui Resolusi 2803 (2025) harus saling memperkuat, bukan menyimpang dari tujuan utama, yakni memastikan hak-hak rakyat Palestina dihormati dan diwujudkan.

“Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda,” bebernya menegaskan.

Ia memastikan keterlibatan Indonesia dalam BoP akan tetap berpegang pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip multilateralisme, serta konsisten memperjuangkan hak dan kedaulatan Palestina.

Sidang DK PBB ini menutup rangkaian agenda Menlu Sugiono di New York. Selanjutnya, ia melanjutkan kunjungan ke Washington, D.C., untuk mendampingi Presiden RI dalam pertemuan inaugurasi Board of Peace pada 19 Februari 2026.