Temui Sekjen PBB, Menlu RI Bahas Board of Peace dan Palestina
- Indonesia tegaskan komitmen multilateralisme dalam isu Palestina, termasuk partisipasi dalam Board of Peace di Washington D.C.
- Menlu Sugiono informasikan rencana partisipasi Presiden RI dalam pertemuan Board of Peace, sebagai kontribusi aktif dalam diplomasi internasional.
- Sekjen PBB apresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina, dan menilai Indonesia sebagai mitra kunci dalam penguatan sistem multilateral.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Markas Besar PBB, New York, pada Senin, (16/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi Palestina serta berbagai upaya untuk mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap sistem multilateral dan peran sentral PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Selain isu Palestina, pertemuan juga menyinggung partisipasi Indonesia dalam forum Board of Peace yang akan digelar di Washington D.C.
1. Tegaskan komitmen multilateralisme dalam isu Palestina
Mengawali pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB di tengah tantangan global yang kian rumit. Ia sekaligus menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme sebagai fondasi utama tata kelola internasional.
Menlu juga menyampaikan rencananya untuk menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (18/2/2026), yang akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dinamika yang terus berkembang di Palestina.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan, posisi Indonesia dalam isu Palestina tetap konsisten.
“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” tegas Menlu dalam keterangan Kemlu RI, Selasa (17/2/2026).
Ia menekankan, keterlibatan Indonesia bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi. Menurutnya, Indonesia juga ingin memastikan mekanisme pelaksanaan Board of Peace dapat bersinergi dan memperkuat upaya yang tengah dilakukan PBB.
2. Peran Indonesia dalam Board of Peace
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono turut menginformasikan rencana partisipasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pada Kamis (19/2/2026). Pertemuan itu akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan menjadi forum penting dalam membahas situasi Gaza dan upaya stabilisasi kawasan.
Indonesia memandang partisipasi tersebut sebagai bagian dari kontribusi aktif dalam diplomasi internasional. Sugiono menegaskan, keterlibatan Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional dan sejalan dengan mandat PBB.
Dengan demikian, Indonesia menempatkan Board of Peace sebagai mekanisme yang harus berjalan selaras, bukan terpisah, dari sistem multilateral yang telah ada.
3. Apresiasi Sekjen PBB atas peran Indonesia dalam isu Palestina
Menanggapi penjelasan tersebut, Sekjen PBB António Guterres menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI di New York. Ia juga mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina.
Sekjen PBB menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang dinilainya secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait.
Ia memandang penting bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, untuk memainkan peran konstruktif dalam Board of Peace.
Dalam pembahasan yang lebih luas, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi keamanan dan pembangunan global, termasuk berbagai isu strategis kawasan. Sekjen PBB menilai Indonesia sebagai mitra kunci dalam penguatan sistem multilateral.
Menutup pertemuan, Menlu RI kembali menegaskan keyakinan Indonesia bahwa sistem multilateral merupakan pilar utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional.
Indonesia, tegasnya, berkomitmen menggunakan berbagai platform dan mekanisme multilateral guna mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina.
