Palestina Siap Memerintah Jalur Gaza Pasca-gencatan Senjata

18 Jan 2025, 14:45 WIB

ilustrasi (Unsplash.com/Jonny Gios)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Palestina menyatakan kesiapannya untuk memerintah Jalur Gaza, pasca-kesepakatan gencatan senjata dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza tercapai. Gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dengan Israel akan berlaku mulai Minggu (19/1/2025).

“Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Jalur Gaza, dan bahwa personel administrasi dan keamanan pemerintah telah sepenuhnya siap untuk melaksanakan tugas mereka,” tulis pernyataan tertulis Kepresidenan Palestina melalui akun X.

1. Persiapan sudah dilakukan

Adapun persiapan yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk meringankan penderitaan yang dialami penduduk Gaza, memungkinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka, memulihkan layanan penting di Jalur Gaza, serta memikul tanggung jawab atas penyeberangan perbatasan dan membantu memulai pembangunan kembali Gaza.

Kepresidenan Palestina menjadikan gencatan senjata sebagai momentum, guna mengonsolidasikan pemerintahan di Jalur Gaza sebagai satu-kesatuan wilayah Palestina.

“Negara Palestina memiliki yuridiksi hukum dan politik atas Jalur Gaza, sebagaimana halnya dengan wilayah pendudukan lainnya di Tepi Barat dan Yerusalem, sambil menegaskan penolakan terhadap pembagian Jalur Gaza dan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka,” tulis keterangan resmi Kepresidenan Palestina.

2. Mendorong bantuan dari masyarakat internasional

Kepresidenan Palestina mendorong masyarakat internasional bersama dengan negara-negara tetangga, dan donor untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Ini diharapkan dapat membantu pemerintah memikul tanggung jawabnya terhadap rakyat Palestina, baik di Jalur Gaza yang telah menjadi sasaran perang genosida maupun di Tepi Barat dan Yerusalem, yang telah menjadi sasaran pelanggaran berat Israel.

Selain itu, Kepresidenan Palestina juga menegaskan pentingan solusi politik yang berdasarkan resolusi PBB dan Inisiatif Perdamaian Arab untuk memperjuangkan pengakuan dunia atas kedaulatan Palestina. Juga untuk Palestina bergabung sebagai anggota penuh PBB.

“Guna mewujudkan keamanan dan stabilitas regional yang kondusif untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan berdirinya Negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan 1967, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” tulis Kepresidenan Palestina.

3. Pembebasan 1.977 tahanan Palestina

Sebanyak 1.977 tahanan Palestina akan dibebaskan Israel. Ini menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.

Melansir ANTARA, angka tersebut sudah termasuk 290 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.687 lainnya yang ditahan atas berbagai tuduhan.

Tahanan-tahanan Palestina ini dibebaskan sebagai imbalan untuk 33 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025). Pertukaran ini akan dilakukan dalam tujuh tahapan yang berlangsung selama 42 hari pertama.