Israel-Palestina Capai Kesepakatan Pembayaran Utang Listrik
- Otoritas Palestina dan Israel sepakat membayar sebagian utang listrik menggunakan dana pajak Palestina yang dibekukan.
- Israel mengelola pajak barang yang melewati wilayahnya menuju Tepi Barat atas nama PA berdasarkan kesepakatan pada tahun 1990-an.
- Kementerian Keuangan Palestina melaporkan kondisi keuangan PA semakin memburuk karena harus mengirim dana ke rekening pegawai negeri di Gaza.
Jakarta, IDN Times - Israel dan Otoritas Palestina (PA) mencapai kesepakatan pembayaran sebagian utang listrik menggunakan dana pajak Palestina yang dibekukan. Total utang PA ke Israel Electric Corporation (IEC) mencapai 1,9 miliar shekel atau sekitar Rp8,4 triliun.
Kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) memungkinkan pencairan dana sebesar 1,5 miliar shekel (sekitar Rp6,6 triliun) dari pendapatan pajak Palestina yang dibekukan sejak Januari 2024. Dana tersebut akan dibagi dua untuk membayar sebagian utang listrik ke IEC dan pembelian bahan bakar beberapa bulan ke depan, dilansir Reuters pada Senin (13/1/2024).
1. Mekanisme pembayaran utang melalui pajak
Israel mengelola pajak barang yang melewati wilayahnya menuju Tepi Barat atas nama PA berdasarkan kesepakatan pada tahun 1990-an. Dana pajak tersebut rutin ditransfer ke Ramallah setiap bulannya.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebelumnya membekukan dana sebesar 800 juta shekel (Rp3,5 triliun) pascaserangan Hamas 7 Oktober 2023. Awalnya, Norwegia ditunjuk sebagai pemegang dana ini. Namun, Israel memutus kerja sama setelah Oslo mengakui kedaulatan Palestina.
"Prosedur ini diterapkan setelah beberapa tindakan anti-Israel dan pengakuan sepihak Norwegia atas negara Palestina," ujar Smotrich dalam pertemuan kabinet.
Kementerian Keuangan Palestina menyetujui pencairan sebagian dana yang ditahan sejak Januari. Sebesar 767 juta shekel (sekitar Rp3,3 triliun) dari dana tersebut akan membayar perusahaan bahan bakar Israel untuk pembelian mingguan dalam beberapa bulan mendatang.
Pembayaran utang ini dinilai akan memperbaiki posisi Palestina di mata lembaga keuangan. Bank-bank Palestina kini memiliki kepercayaan lebih besar terhadap kemampuan PA melunasi pinjaman.
2. Sejarah utang listrik yang berlarut-larut
Dilansir JNS, permasalahan utang listrik PA ke IEC telah berlangsung 15 tahun. Mantan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Israel Shai Babad berhasil menegosiasikan dua kesepakatan pembayaran pada 2016 dan 2020. Namun kedua kesepakatan tersebut gagal terlaksana karena otoritas Palestina melanggar kesepakatannya.
Laporan Pengawas Keuangan Israel tahun 2021 menyoroti dampak tagihan listrik PA yang belum dibayar terhadap kondisi keuangan IEC.
"Utang PA ke IEC mengakibatkan pinjaman dan suku bunga tinggi, serta kerusakan kredit IEC yang akhirnya dibebankan kepada warga Israel," kata Smotrich.
AS sempat mengusulkan pemberian diskon suku bunga untuk PA. Smotrich menolak usulan tersebut karena warga Israel sendiri tidak mendapatkan keringanan serupa. Keputusan AS memboikot pertemuan dengan Smotrich turut memengaruhi kebijakan ini.
3. Otoritas Palestina hadapi krisis keuangan
Kementerian Keuangan Palestina melaporkan Israel masih menahan dana pajak sebesar 2,1 miliar shekel (sekitar Rp9,2 triliun). Total dana yang dibekukan mencapai 3,6 miliar shekel (sekitar 15,9 triliun) per 2024 . Israel memotong rata-rata 275 juta shekel (Rp1,2 triliun) setiap bulan dari pendapatan pajak PA sejak Oktober 2023.
Kementerian Keuangan Palestina melaporkan kondisi keuangan PA semakin memburuk karena tetap harus mengirim dana ke rekening pegawai negeri di Gaza. Akibatnya, PA saat ini hanya mampu membayar 50-60 persen gaji pegawai sektor publik.
Dilansir Time of Israel, Tel Aviv juga terus memotong dana yang setara dengan jumlah bantuan PA kepada keluarga pejuang Palestina. Meski kesepakatan pencairan dana terbaru telah dicapai, dana yang ditujukan untuk Gaza masih ditahan. Kementerian Keuangan Palestina mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk memperoleh kembali seluruh dana yang dibekukan.
