Parlemen Hungaria Enggan Ratifikasi Keanggotaan Swedia di NATO

Orban sebelumnya berjanji Hungaria tidak akan jadi anggota NATO terakhir yang meratifikasi aksesi Swedia. Namun, persetujuan yang telah dilakukan parlemen Turki mengubah jaminan janji tersebut.

Dilansir Associated Press, Orban mengatakan Hungaria mendukung Swedia. Tapi parlemen dari partai Fidesz yang berkuasa tidak yakin dan disebut tersinggung karena beberapa politisi Swedia mengecam kualitas demokrasi Budapest

Mereka menyebut beberapa politisi Swedia itu melakukan kebohongan terang-terangan.

Di sisi lain, para kritikus Orban mengatakan tidak ada perpecahan di dalam partai seperti yang digambarkan. Saat ini hanya Orban yang memegang kendali.

Saat ini, parlemen Hungaria tidak sedang bersidang. Partai oposisi Sosialis berencana menyerukan sidang luar biasa untuk menyetujui Swedia masuk NATO.

"Saya yakin salah satu partai oposisi, yang secara konsisten bertentangan dengan kepentingan Hungaria, akan menyerukan pertemuan (luar biasa), tapi kemungkinan besar ini akan gagal," kata Laszlo Kover, ketua parlemen sekaligus salah satu pendiri Fidesz, dikutip dari VOA News.

"Saya tidak merasakan adanya urgensi tertentu (menyetujui Swedia). Lagi pula, menurut saya tidak ada situasi yang luar biasa," tambahnya.

Alasan utama penundaan Hungaria sampai saat ini belum jelas. Stoltenberg telah mendesak PM Orban untuk segera menyetujui aksesi Swedia.

Dilansir The Guardian, secara formal Budapest tidak mengajukan keberatan apa pun di NATO terhadap tawaran keanggotaan Swedia. Namun tidak diketahui mengapa mereka terlambat meratifikasi.

"Saya menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mendukung keanggotaan NATO di Swedia. Saya juga menekankan bahwa kami akan terus mendesak majelis nasional Hungaria untuk memberikan suara yang mendukung aksesi Swedia dan menyelesaikan ratifikasi secepat mungkin," kata Orban.

Meski anggota NATO, Orban memiliki hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Para pejabat senior dari kedua negara kerap melakukan pertemuan dan mengkritik kebijakan Barat yang menekan Moskow.