Parlemen Hungaria Setujui Referendum soal Isu-isu LGBT

Melansir dari RFE/RL, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Balazs Orban mengatakan kepada parlemen referendum ini diusulkan agar warga memiliki kesempatan untuk menetukan sikap mereka terhadap isu-isu mengenai propaganda gender.

Wakil menteri juga mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan propaganda LGBT di sekolah yang dilakukan dengan bantuan LSM dan media, tanpa adanya persetujuan orang tua.

Dalam persetujuan untuk mengadakan referendum ini anggota parlemen oposisi abstain dari pemungutan suara, sehingga anggota partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban dapat lebih mudah menyetujui. Parlemen sepakat ada empat pertanyaan akan tersedia dalam referendum ini, pertanyaan mengenai program pendidikan seks di sekolah dan penyajian konten seksual di media.

Pertanyaan yang akan muncul adalah mengenai dukungan terhadap pelajaran orientasi seksual untuk anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua, serta apakah mendukung informasi mengenai perubahan gender untuk anak di bawah umur.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai apakah mendukung konten media mengenai seksual untuk anak di bawah umur, yang dapat mempengaruhi mereka tidak perlu dibatasi. Pertanyaan terakhir adalah apakah mendukung tampilan konten media yang sensitif mengenai gender untuk anak di bawah umur.

Melansir dari iNews, pemerintah Hungaria pada bulan Juni telah mengesahkan undang-undang yang melarang tampilan atau promosi terhadap homoseksualitas atau perubahan gender dalam materi yang tersedia untuk anak di bawah umur. Aturan itu termasuk dalam undang-undang yang dibuat untuk menjatuhi hukuman yang lebih keras bagi pelaku pedofilia.

Kehadiran undang-undang itu telah memicu protes oleh kelompok hak asasi manusia dan pendukung LGBT, menganggap hukum itu memberikan stigma kepada orang-orang LGBT dan membatasi hak-hak mereka, yang menempatkan orang-orang LGBT dalam risiko.

Dalam argumennya pemerintah Hungaria mengatakan langkah-langkah tersebut diterapkan untuk melindungi anak-anak dari propaganda homoseksual dan menyerahkan keputusan tentang pendidikan seksual anak-anak hanya kepada orang tua.

Aturan ini juga ditentang oleh banyak negara Uni Eropa (UE) yang menganggapnya sebagai homofobia. Pada bulan Juni, para pemimpin Eropa telah menentang hukum tersebut dalam debat dengan Orban di KTT UE. Pada saat itu, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte meminta Hungaria untuk meninggalkan blok tersebut.

Terkait undang-undang itu UE telah meluncurkan dua proses hukum terpisah terhadap Hungaria atas apa yang disebutnya pelanggaran hak-hak LGBT. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen sebelumnya menyebut tindakan pemerintah Orban "memalukan", dia mengatakan hukum itu mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual mereka dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut UE.

Melansir dari Associated Press, dalam aturan di Hungaria referendum mengenai isu-isu LGBT ini dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan nasional yang dijadwalkan pada musim semi tahun 2022. Orban dan partainya Fidesz diperkirakan akan menghadapi persaingan terberat mereka sejak berkuasa pada 2010.

Pemerintah mengatakan pemungutan suara yang bersamaan dengan pemilu parlemen ini dilakukan untuk menghemat biaya. Namun, bagi pengkritik pemerintah menganggap pemerintah memanfaatkan pemungutan suara tentang masalah LGBT ini sebagai promosi kebijakan yang didanai publik.

Para penentang sikap pemerintah terhadap LGBT ini mengatakan Fidesz telah meningkatkan kampanye penolakan LGBT sebagai bagian menegakkan nilai-nilai Kristen dan melawan liberalisme Barat. Hungaria juga telah memblokir migran dari transit dan menutup institusi media liberal milik swasta.

Pada hari Senin, kepala kantor kabinet Orban, Antal Rogan, mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah akan melakukan kampanye besar menjelang referendum untuk meyakinkan pemilih tidak mendukung LGBT.