Parlemen Inggris Larang dan Cap Teroris Kelompok Palestine Action

Status teroris ini menempatkan Palestine Action sejajar dengan kelompok seperti ISIL (ISIS) dan al-Qaeda di mata hukum Inggris. Siapa pun yang terbukti menjadi anggota atau memberikan dukungan kepada kelompok ini akan dianggap melakukan tindak pidana serius.

Ancaman hukuman bagi pelanggar tidak main-main, yaitu kurungan penjara hingga maksimal 14 tahun. Setelah disetujui majelis rendah, rancangan pelarangan ini akan dilanjutkan ke majelis tinggi, House of Lords, untuk persetujuan akhir dalam beberapa hari ke depan.

Rancangan undang-undang ini juga mencakup pelarangan dua kelompok neo-Nazi, yaitu Maniacs Murder Cult dan Russian Imperial Movement. Sejumlah pihak menilai penggabungan ini adalah manuver politik yang membuat anggota parlemen sulit untuk menolak pelarangan Palestine Action tanpa terlihat membela kelompok supremasi kulit putih.

Menteri Kantor Dalam Negeri, Dan Jarvis, membantah bahwa langkah ini bertujuan memberangus kebebasan berpendapat. Ia justru menuduh kelompok tersebut tidak bertindak sesuai koridor hukum.

"Orang-orang yang terlibat dalam protes yang sah tidak memerlukan senjata. Orang-orang yang terlibat dalam protes yang sah tidak melemparkan bom asap dan kembang api ke sekitar anggota masyarakat yang tidak bersalah. Dan orang-orang yang terlibat dalam protes yang sah tidak menyebabkan kerugian jutaan pound pada infrastruktur keamanan nasional," tutur Jarvis, dikutip dari The Guardian.

Palestine Action mendeskripsikan diri sebagai gerakan aksi yang menggunakan taktik disruptif. Mereka menyasar perusahaan di Inggris yang dituduh memasok senjata untuk Israel, dengan Elbit Systems sebagai target utama mereka.

Aksi yang menjadi puncak kemarahan pemerintah adalah insiden di mana aktivis menyusup ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Dalam aksi tersebut, mereka menyemprotkan cat merah ke dalam mesin turbin dua pesawat angkut militer tipe Airbus Voyager.

Berbagai aksi kelompok ini diklaim telah mengakibatkan kerugian finansial hingga jutaan pound. Sementara, sumber dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pesawat Voyager yang menjadi target tidak pernah membawa kargo untuk pasukan Israel, dilansir CNN.

Sebagai respons, Palestine Action akan melawan putusan ini di pengadilan. Seorang juru bicara kelompok tersebut menolak label teroris yang disematkan oleh pemerintah.

"Kami yakin bahwa perintah yang melanggar hukum ini akan dibatalkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli PBB, menyemprotkan cat merah dan mengganggu operasi perusahaan senjata terbesar Israel di Inggris, Elbit Systems, bukanlah terorisme. Terorisme dan kejahatan perang justru sedang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, yang dipersenjatai dan didukung oleh pemerintahan ini," ujar juru bicara tersebut.

Pelarangan ini dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk dalam sejarah hukum Inggris. Jika RUU lolos, Palestine Action akan menjadi kelompok aktivis pertama yang dilarang menggunakan undang-undang terorisme.

Amnesty International Inggris dan Human Rights Watch serempak melayangkan kritik. Mereka menyebut keputusan ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara yang serius. Menurut mereka, putusan ini dapat mengganggu hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai.

Secara terpisah, ratusan pengacara juga telah memperingatkan pemerintah. Mereka berpendapat, tindakan ini akan mengaburkan batasan antara aktivitas protes yang sah dengan tindak terorisme.

Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Zarah Sultana, menjadi salah satu yang paling vokal menentang putusan ini.

"Mari perjelas, menyamakan kaleng cat semprot dengan bom bunuh diri bukan hanya tidak masuk akal, itu adalah hal yang mengerikan. Ini adalah distorsi hukum yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat, mengkriminalisasi solidaritas, dan menekan kebenaran," kata Sultana, dikutip dari Al Jazeera.