Managua, IDN Times - Parlemen Nikaragua telah menyetujui reformasi undang-undang elektoral baru yang disebut kontroversial. Pasalnya diketahui bahwa pada aturan elektoral baru tersebut justru menghalangi partisipasi lawan dalam pemilihan presiden.
Perubahan hukum elektoral ini juga dilangsungkan menjelang pemilihan presiden pada November mendatang. Nantinya Presiden Daniel Ortega akan kembali mencalonkan periode ketiga kepemimpinannya di Nikaragua.
Pada hari Selasa (04/05/2021) Parlemen Nikaragua telah menyetujui reformasi hukum elektoral baru yang berlaku selama lima tahun. Disetujuinya aturan baru ini dikarenakan Parlemen Nikaragua kini dikuasai oleh partai sayap kiri FSLN atau Frente Sardinista yang merupakan partai dari Presiden Daniel Ortega.
Bahkan pada ketika jalannya sidang tersebut, terdapat 85 anggota parlemen yang setuju diberlakukannya reformasi elektoral. Sementara hanya empat anggota parlemen saja yang menolak kebijakan baru tersebut.
Padahal hukum usulan Sardinista tersebut tergolong kontroversial lantaran justru menghambat adanya lawan politik dalam gelaran pilpres mendatang. Di samping itu, aturan baru tersebut membatalkan pengawas pemilu dan menaruh kontrol sepenuhnya pemilu November nanti ke tangan partai penguasa, dilansir dari El Diario.
Pihak oposisi Nikaragua memrotes dan mengkiritisi keputusan parlemen yang menyetujui reformasi hukum elektoral ini. Pada hukum tersebut tertulis bahwa pencalonan kandidat penantang yang mendukung sanksi internasional terhadap pemerintahan Ortega sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, seseorang yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri dan kerap mengkritik pemerintah tidak bisa menjadi kandidat presiden. Akibat dari hukum ini, maka bisa mengarahkan pada penutupan beberapa organisasi non-profit yang mendapat dana dari luar negeri.
Bahkan dalam reformasi tersebut juga menghalangi partai maupun aliansi untuk mendapatkan dana dan donasi kampanye dari luar negeri. Sandinismo percaya bahwa beberapa organisasi oposisi mendapatkan pendanaan asing untuk mengacaukan negara, dikutip dari France24.
Menanggapi keputusan Parlemen Nikaragua, beberapa organisasi nasional maupun intenasional turut menyuarakan kecamannya. Beberapa organisasi tersebut di antaranya adalah Pusat HAM Nikaragua (Cenidh), Kamar Industri Nikaragua, Unamos dan Organisasi Negara Amerika (OAS).
Pada hukum elektoral baru ini justru tidak mengedepankan pemilihan umum yang jujur, bersih dan transparan. Sebaliknya malah menunjukkan tekanan kepada penduduk dan meningkatkan resiko kecurangan dalam gelaran pemilu.
Nikaragua sesuai rencananya akan melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tepat di tanggal 7 November. Namun pihak oposisi tetap berupaya untuk membentuk blok demi melawan kediktatoran Daniel Ortega, dikutip dari DW.