Parlemen Yunani Setujui Aturan Polisi Universitas

Melansir dari Reuters, undang-undang baru tersebut disetujui oleh parlemen dalam pemungutan suara pada hari Kamis. Dari 300 anggota parlemen 166 anggota menyetujui rancangan peraturan terserbut dan 132 suara anggota menentang aturan. Selain adanya pembentukan polisi universitas aturan tersebut juga membatasi waktu dalam menyelesaikan studi.

Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis, mengatakan bahwa undang-undang baru pendidikan ini akan mengakhiri pelanggaran hukum di kampus-kampus Yunani yang telah terjadi bertahun-tahun.

“Tidak ada tempat di dunia ini kita melihat gambar ... bangunan bersejarah dirusak, peralatan dijarah,” Mitsotakis mengatakan kepada parlemen sebelum pemungutan suara, yang mengacu pada banyak insiden dalam beberapa tahun terakhir, di mana kelompok anarkis telah melakukan  serangan dan menyebabkan kerusakan di Universitas.

Melansir dari France 24, namun pemerintah Perdana Menteri Mitsotakis telah dituduh otoriter atas aturan yang akan membentuk 1.000 polisi yang bertugas di universitas. Oposisi utama partai kiri Syriza telah mencap tindakan tersebut tidak demokratis dan bersama partai KKE telah menentang selama pemungutan suara. Aturan tersebut diusulkan oleh partai Demokrasi Baru yang dipimpin oleh Mitsotakis.

1.000 petugas polisi universitas yang akan dibentuk tidak akan membawa senjata api, namun akan dilengkapi dengan tongkat, gas air mata, dan gas anestesi.

Melansir dari France 24, protes telah dilakukan para mahasiswa Yunani sejak peraturan masih berupa rancangan dan ketika debat di parlemen sedang belangsung pengujuk rasa di luar gedung menyebut langkah tersebut sebagai "antidemokrasi".

Pada hari Rabu sekitar 5.000 mahasiswa memprotes di ibu kota, Athena terhadap rencana polisi universitas. Untuk membubarkan masa di depan gedung parlemen petugas menggunakan gas air mata dan polisi juga terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa yang memegang pentungan dan mencoba menerobos penjagaan petugas. Di kota terbesar kedua Yunani, Tesalonika polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrok.  Bentrokan selama protes telah membuat tiga polisi dan empat pengunjuk rasa terluka. Polisi juga mengamankan 24 pengunjuk rasa karena kepemilikan dan penggunaan bahan peledak.

Melansir dari Euro News, Kementerian Perlindungan Warga telah mebantah bahwa aturan baru dalam reformasi pendidikan ini akan melumpuhkan kebebasan. "Sangat konyol berpikir bahwa polisi akan memata-matai para mahasiswa. Sebaliknya, hal itu akan membantu para rektor untuk memastikan aliran bebas ide-ide yang saat ini terancam oleh beberapa kelompok ekstremis."

Selain mahasiswa ribuan dosen Yunani juga mendesak pemerintah membatalkan peraturan tersebut. Dimitris Kaltsonis, Profesor Teori dan Hukum Negara dari Panteion University mengatakan, "masalah universitas Yunani bukanlah tentang polisi, tetapi kurangnya dana. Menurut survei, angka kriminalitas di universitas Yunani sejalan dengan negara lain. Apalagi, polisi sudah bisa masuk universitas jika ada kejahatan tidak perlu polisi khusus untuk mengontrol kampus."

Melansir dari Euro News, pada tahun 1973, tank dari junta Yunani "Rezim Kolonel", yang jatuh setahun kemudian, dengan keras mengakhiri pendudukan mahasiswa Athens Polytechnic, yang menewaskan 26 orang. Lalu selama protes di tahun 1990/91 terhadap reformasi sistem sekolah menengah yang diinginkan oleh pemerintah Konstantinos Mitsotakis, yang merupakan ayah dari perdana menteri saat ini juga menyebabkan kematian seorang guru.

Momen kelam tersebut masih membekas di universitas dan sekolah Yunani yang membuat kehadiran polisi universitas sangat ditentang. setelah kediktatoran militer berakhir Yunani memiliki sebuah "undang-undang suaka universitas" yang melarang polisi memasuki kampus kecuali untuk kejahatan yang sangat serius, namun satu setengah tahun yang lalu telah dicabut oleh Demokrasi Baru.

Polisi di Yunani telah menjadi kritikan para mahasiswa yang dalam demonstrasi menyerukan untuk "lebih banyak dokter, lebih sedikit polisi" dan "dana untuk pendidikan dan sistem kesehatan, bukan represi negara." Seorang mahasiswa bernama Alekos Akridas, mengkritik tindakan Mitsotakis yang selalu menggunakan polisi dalam setiap masalah dan merasa hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah Yunani baru-baru ini mengeluarkan anggaran  23 juta euro atau setara dengan Rp389 miliar, untuk polisi dalam "menghadapi tantangan kontemporer, seperti COVID-19 dan ancaman eksternal".

Yunani juga dikabarkan ingin membentuk pasukan polisi untuk memastikan keselamatan di angkutan umum. Namun, tindakan tersebut dirasa kurang tepat karena polisi di Yunani sudah sangat banyak. Menurut angka Eurostat dari 2016-2018, Yunani memiliki jumlah polisi per penduduk tertinggi kedua di Uni Eropa setelah Siprus.

Juru bicara Kementerian Perlindungan Warga, mengatakan data jumlah kepolisian Yunani tersebut tidak akurat. "Data Eurostat tidak akurat karena setiap negara mendefinisikan kepolisiannya secara berbeda. Di Yunani, banyak lembaga penegak hukum yang bersatu dalam satu tubuh, bertentangan dengan yang terjadi di negara lain. Itulah mengapa Yunani tampaknya memiliki banyak polisi, tetapi kenyataannya tidak. Meskipun demikian, kami juga berinvestasi pada kualitas pendidikan, karena universitas bukanlah tempat yang aman saat ini. Polisi di kampus bukan pilihan, tapi perlu langkah."