Partai PM Orban Boikot Sesi Parlemen yang Bahas Aksesi Swedia di NATO

06 Feb 2024, 20:30 WIB

bendera Hungaria (pixabay.com/MeszarcsekGergely)

Jakarta, IDN Times - Anggota parlemen dari partai Perdana Menteri (PM) Hungaria, Viktor Orban, memboikot sidang darurat parlemen yang menjadwalkan pemungutan suara terhadap ratifikasi keanggotaan Swedia di NATO pada Senin (5/2/2024).

Sidang parlemen pada Senin didukung oleh enam partai oposisi yang mendukung proses ratifikasi. Namun, boikot yang dilakukan Partai Fidesz, yang memegang mayoritas absolut di parlemen, telah menggagalkan upaya untuk melakukan pemungutan suara.

Parlemen dijadwalkan akan bersidang kembali pada 26 Februari. Namun, anggota parlemen, Agnes Vadai, mengatakan bahwa tidak ada jaminan partai Orban akan berkomitmen untuk segera memberikan persetujuan.

Mengutip Associated Press, Vadai juga mengatakan bahwa tindakan Orban telah menempatkan Hungaria pada posisi yang sangat memalukan. Dia menyebut tidak ada alasan bagi pemerintahnya untuk memblokir keanggotaan Swedia di NATO.

1. Partai Fidesz yang berkuasa ingin PM Swedia gelar dialog di Budapest

Hungaria menjadi negara terakhir dari 31 anggota NATO yang belum menyetujui aksesi Swedia. Budapest menuduh politisi negara Nordik itu telah mengatakan kebohongan terang-terangan terkait kondisi demokrasi negaranya, sehingga menghambat persetujuannya.

Para pejabat Hungaria telah mengindikasikan bahwa anggota parlemen Fidesz tidak akan mendukung diadakannya pemungutan suara sampai PM Swedia, Ulf Kristersson, menerima undangan Orban mengunjungi Budapest. Tujuannya adalah bernegosiasi mengenai masalah yang menjadi hambatan tersebut.

Namun, Kristersson telah mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan tersebut, hanya setelah Hungaria menyetujui keanggotaannya di NATO.

Ketua faksi Fidesz, Mate Kocsis, mengatakan pada Senin bahwa ratifikasi keanggotaan Stockholm di NATO dapat dilakukan dalam sidang reguler parlemen. Namun, pihaknya tetap mensyaratkan Kristersson untuk mengunjungi Budapest terlebih dahulu.

"Jika aksesi penting bagi Swedia, maka mereka datang ke sini, sama seperti mereka pergi ke Turki," ujar Mate, dikutip dari The Guardian.

2. Sejumlah duta besar sekutu NATO hadiri sidang parlemen Hungaria

Sejumlah duta besar negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat (AS), Polandia, Denmark dan Slovakia menghadiri sidang parlemen Hungaria pada Senin, untuk memberi tekanan terhadap Budapest agar menyetujui aksesi Swedia di aliansi tersebut.

"Perdana menteri (Hungaria) berjanji mengadakan (sidang) parlemen untuk mendesak parlemen agar bertindak sesegera mungkin. Hari ini adalah kesempatan untuk melakukan hal itu," ungkap Duta Besar AS, David Pressman.

"Kami berharap dapat memperhatikan hal ini dengan cermat, dan agar Hongaria bertindak secepatnya," tambahnya, dikutip dari Reuters.

Selama berbulan-bulan, Orban kerap berjanji kepada sekutu aliansi Barat bahwa negaranya tidak akan menjadi yang terakhir menandatangani keanggotaan Stockholm. Kepada Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, dia mengatakan akan mendesak partainya untuk meratifikasi aksesi tersebut pada kesempatan pertama.

“Dengan kehadiran kami hari ini, kami ingin menunjukkan solidaritas kami dengan Swedia, dan duta besar Swedia di Budapest, dalam upaya mereka untuk bergabung dengan NATO di masa yang sulit dan menuntut bagi dunia. Kami berharap hal ini terjadi secepatnya," kata diplomat senior Eropa pada kesempatan yang sama.

3. Penundaan ratifikasi Budapest membuat frustasi sekutu Barat

Lambang NATO. (pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)

Penundaan yang dilakukan Hungaria telah membuat frustrasi sekutu Barat, yang telah menyatakan keprihatinannya mengenai lamanya penundaan dan kurangnya kejelasan mengenai alasan di balik penundaan tersebut.

Para pejabat Barat bingung dengan pengambilan keputusan di Budapest. Selama berbulan-bulan sejak Swedia mengajukan keanggotaan NATO pada Mei 2022, negara itu tidak mengajukan keberatan atau permintaan resmi apa pun terkait dengan proposal Stockholm, melainkan terus menunda ratifikasinya.

"Hungaria telah berjanji untuk tidak menjadi yang terakhir. Janji itu telah dilanggar. Kami mengharapkan ratifikasi secepatnya segera setelah parlemen bersidang kembali," tekan diplomat senior Eropa.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.