Partisipasi Perempuan Global Meningkat, Jepang Justru Tertinggal

21 Apr 2026, 16:56 WIB

Rahmah N

Partisipasi Perempuan Global Meningkat, Jepang Justru Tertinggal

Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Roméo A.)

Intinya Sih

Studi global menunjukkan peningkatan signifikan keterwakilan perempuan di kabinet dunia, namun Jepang justru turun menjadi 10 persen dan terendah di antara negara G7 pada 2025.
Meski memiliki perdana menteri perempuan pertama, Jepang hanya menempatkan dua menteri perempuan karena rendahnya jumlah anggota parlemen perempuan secara keseluruhan.
Upaya India meloloskan RUU kuota 33 persen kursi parlemen untuk perempuan gagal akibat kurangnya dukungan suara dan kontroversi penataan ulang daerah pemilihan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times -Studi terbaru dari Perpustakaan Parlemen Nasional Jepang menunjukkan tren kontras dalam keterwakilan perempuan di kabinet. Meski rata-rata global meningkat signifikan dari 14,2 persen menjadi 22,9 persen dalam dua dekade terakhir, tetapi Jepang justru merosot dan menjadi yang terendah di antara negara-negara G7.

Analisis ini mengacu pada data dari 189 negara yang dirilis oleh badan PBB untuk kesetaraan gender per 1 Januari 2025. Dilaporkan, jumlah negara dengan minimal 30 persen menteri perempuan melonjak dari 17 menjadi 62 negara. Sebaliknya, negara tanpa menteri perempuan berkurang dari 19 menjadi hanya 9 negara, dilansir The Straits Times pada Minggu (19/4/2026).

1. Perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang berfokus pada isu 'feminin'

Potret Shibuya Crossing di Tokyo, Jepang. (pixabay/uniquedesign52)

Namun, pencapaian tersebut mendapat tantangan, di mana menteri perempuan cenderung menempati posisi 'feminin', seperti pendidikan, keluarga, dan pariwisata. Sebaliknya, posisi strategis, seperti pertahanan, luar negeri, fiskal masih didominasi laki-laki.

Di saat dunia maju, proporsi menteri perempuan Jepang turun menjadi 10 persen pada 2025. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata 20 tahunnya, yaitu 13,2 persen. Jepang tertinggal lebih dari 10 poin persentase dari Italia, peringkat keenam di G7.

Dengan laju pertumbuhan saat ini, laporan memperkirakan kesetaraan gender global dalam posisi menteri baru akan tercapai pada 2077.

Studi tersebut juga menyoroti adanya fenomena concrete floor atau lantai beton di banyak negara, yaitu kondisi di mana partisipasi perempuan yang telah mencapai angka tertentu sulit untuk diturunkan kembali oleh pemimpin berikutnya.

2. Kesenjagan global dan dinamika politik di Jepang

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. (x.com/JPN_PMO)

Meski Jepang mencetak sejarah dengan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri perempuan pertama pada Oktober 2025, tetapi kabinetnya hanya memiliki dua menteri perempuan. Mereka adalah Menteri Keuangan Satsuki Katayama dan Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onodera.

Pemimpin organisasi Stand by Women, Mari Hamada, menegaskan bahwa rendahnya angka ini adalah dampak langsung dari minimnya jumlah anggota parlemen perempuan secara keseluruhan di Jepang.

"Kecilnya rasio menteri ini tidak mengejutkan, mengingat basis keterwakilan perempuan di parlemen memang masih rendah," ujarnya.

3. Kekalahan politk kuota perempuan di India

Ilustrasi bendera India. (pexels.com/Studio Art Smile)

Sementara itu di belahan Asia lainnya, upaya mempercepat keterwakilan perempuan menemui jalan buntu. Pada 17 April 2026, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi gagal meloloskan RUU Amandemen Konstitusi yang bertujuan mencadangkan sepertiga kursi parlemen bagi perempuan.

Penyebab kegagalan RUU tersebut karena di Majelis Rendah, suara tidak mencukupi. Sebab, hanya mendapat 298 suara dari mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan, sekitar 352. Selain itu, adanya kotroversi daerah pemilihan, di mana oposisi yang dipimpin oleh Rahul Gandhi menolak RUU tersebut karena pemerintah menyisipkan rencana penataan ulang daerah pemilihan yang dianggap sebagai taktik manipulasi suara pemilu 2029.

Saat ini, perempuan hanya mengisi 14 persen kursi di Majelis Rendah dan 17 persen di Majelis Tinggi di India, serta sekitar 10 persen di legislatif tingkat negara bagian. Sementara, kuota 33 persen yang telah disepakati sejak 2023 tertunda karena keterkaitannya dengan proses sensus yang masih berjalan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.