Jakarta, IDN Times - Israel telah memenjarakan lebih dari 800 ribu warga Palestina di wilayahnya yang dijajah. Sejak 1967, terdapat puluhan ribu anak-anak yang dikabarkan masuk dalam penjara Israel.
Dari 5 ribu warga Palestina saat ini di penjara Israel, sekitar 1.100 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, kata seorang ahli kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin (10/7/2023).
Saat ini, ada 160 anak Palestina di antara mereka yang ditahan di penjara Israel.
Francesca Albanese, pelapor khusus PBB, menyampaikan laporan tentang penahanan sewenang-wenang terhadap warga Palestina. Fransesca menggambarkan Israel memperlakukan wilayah pendudukan Palestina sebagai penjara luar ruangan.
“Pendudukan militer Israel telah mengubah seluruh wilayah Palestina yang diduduki menjadi penjara terbuka, tempat warga Palestina terus-menerus dikurung, diawasi, dan didisiplinkan,” kata Albanese, dilansir Al Jazeera.
Praktik Israel yang secara tidak sah memenjarakan warga Palestina dianggap sebagai kejahatan internasional. Dia menilai Israel perlu diselidiki secara mendesak oleh jaksa International Criminal Court.
Dalam diskusi tersebut, beberapa tamu undangan mengatakan pendudukan Israel merupakan alat kolonialisme. Mereka juga mengatakan, secara fundamental Israel telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional.
Mereka menyatakan penentangan keras terhadap kebijakan dan kegiatan pemukiman Israel, termasuk di dalam dan sekitar Yerusalem Timur. Mereka juga menyoroti pemukiman Yahudi yang ilegal menurut hukum internasional.
PBB dianggap gagal memberikan pandangan objektif terkait situasi di Israel-Palestina. Hal ini membuat Israel menutup mata atas tindakan mereka di wilayah Palestina. Negara-negara anggota PBB didesak untuk berbicara menentang tindakan brutal pasukan Israel selama ini.
Albanese mengatakan, banyak warga Palestina dianggap bersalah tanpa bukti, ditangkap tanpa surat perintah, ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, dan disiksa dalam tahanan Israel.
“Di bawah pendudukan Israel, generasi Palestina telah mengalami perampasan kebebasan sewenang-wenang yang meluas dan sistematis,” katanya kepada dewan.
Fransesca juga meminta pemerintah di semua negara untuk tidak mengakui atau mendukung permukiman ilegal Israel, dan meminta pertanggungjawaban Israel atas permukiman tersebut.
Dalam dokumen pendukung, terdapat nama-nama perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di Palestina. Selain perusahaan kontruksi asal Israel, terdapat juga beberapa dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Luksemburg.