PBB Khawatir Krisis Kudeta Myanmar Berujung Kekacauan Asia Tenggara

07 Jul 2021, 10:55 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kerusuhan politik di Myanmar dapat memicu ketidakamanan kawasan Asia Tenggara. Hal itu disebabkan perang sipil, konflik antara aparat dengan masyarakat, sudah berada di ujung mata.

“Krisis politik telah berkembang menjadi bencana hak asasi manusia multi-dimensi,” kata Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, pada Selasa (6/7/2021) sebagaimana diberitakan Channel News Asia.

"Penderitaan dan kekerasan di seluruh negeri adalah prospek yang menghancurkan bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan kegagalan negara atau perang saudara yang lebih luas," katanya.

1. Kudeta politik bertransformasi menjadi krisis bersenjata

Default Image IDN

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Junta berdalih pelengseran kekuasaan adalah keharusan karena Liga Nasional Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu November 2020 dengan kecurangan.

Saat ini, bentrokan antara aparat dengan etnis bersenjata yang menentang kudeta semakin intens di berbagai wilayah. Bahkan, mereka berjanji akan memindahkan arena pertempuran di pusat kota.

"Perkembangan bencana di Myanmar sejak kudeta menghasilkan potensi yang jelas untuk ketidakamanan besar-besaran, dengan dampak bagi wilayah yang lebih luas,” Bachelet mewanti-wanti.

"Apa yang dimulai sebagai kudeta oleh militer Myanmar dengan cepat berubah menjadi serangan terhadap penduduk sipil yang semakin meluas dan sistematis," tambah perempuan yang pernah menjadi Presiden Chili itu.

2. Situasi semakin gawat karena masyarakat sudah putus asa dengan situasi domestik

Ribuan warga Myanmar menuntut militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan setelah kudeta. (Twitter.com/PamelaFalk)

Sejak kudeta, hampir 900 orang tewas dan sekitar 200 ribu orang terpaksa meninggalkan rumahnya. Pada saat yang sama, setidaknya 5.200 orang telah ditangkap secara sewenang-wenang, termasuk lebih dari 90 wartawan dan sementara delapan media telah dibredel paksa.

Selain data di atas, kepada Dewan HAM PBB, Bachelet juga menunjukkan beberapa laporan soal penghilangan paksa hingga penyiksaan para tahanan secara brutal. Dia menyebut masyarakat Myanmar saat ini berada dalam keputusasaan, sebab semua orang mulai mengangkat senjata demi melindungi diri dan menentang junta.

"Kelompok oposisi bersenjata yang baru dibentuk ini telah melancarkan serangan di beberapa lokasi, yang ditanggapi oleh pasukan keamanan dengan kekuatan yang tidak proporsional. Saya khawatir eskalasi kekerasan ini dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil," katanya.

3. PBB minta semua pihak menahan diri

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Bachelet meminta semua pihak yang terkait, terkhusus para aktor bersenjata, untuk menahan diri dan menghormati serta melindungi warga sipil. Dia juga berharap untuk tidak ada perusakan terhadap infrastruktur umum, seperti pusat kesehatan dan sekolah.

Dalam lima bulan terakhir, setidaknya ada 240 serangan terhadap fasilitas dan personel layanan kesehatan. Dia amat menyayangkan hal itu karena penyerangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan akan mengurangi kemampuan negara dalam menangani pandemik COVID-19.

Terakhir, dia bersikeras mendesak komunitas internasional untuk Bersatu menekan junta. “Itu (tekanan) untuk menghentikan serangan yang terus berlanjut terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi,” tutup dia.