PBB Khawatir Krisis Kudeta Myanmar Berujung Kekacauan Asia Tenggara
Jakarta, IDN Times - Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kerusuhan politik di Myanmar dapat memicu ketidakamanan kawasan Asia Tenggara. Hal itu disebabkan perang sipil, konflik antara aparat dengan masyarakat, sudah berada di ujung mata.
“Krisis politik telah berkembang menjadi bencana hak asasi manusia multi-dimensi,” kata Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, pada Selasa (6/7/2021) sebagaimana diberitakan Channel News Asia.
"Penderitaan dan kekerasan di seluruh negeri adalah prospek yang menghancurkan bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan kegagalan negara atau perang saudara yang lebih luas," katanya.
1. Kudeta politik bertransformasi menjadi krisis bersenjata
Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Junta berdalih pelengseran kekuasaan adalah keharusan karena Liga Nasional Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu November 2020 dengan kecurangan.
Saat ini, bentrokan antara aparat dengan etnis bersenjata yang menentang kudeta semakin intens di berbagai wilayah. Bahkan, mereka berjanji akan memindahkan arena pertempuran di pusat kota.
"Perkembangan bencana di Myanmar sejak kudeta menghasilkan potensi yang jelas untuk ketidakamanan besar-besaran, dengan dampak bagi wilayah yang lebih luas,” Bachelet mewanti-wanti.
"Apa yang dimulai sebagai kudeta oleh militer Myanmar dengan cepat berubah menjadi serangan terhadap penduduk sipil yang semakin meluas dan sistematis," tambah perempuan yang pernah menjadi Presiden Chili itu.