Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, pada Kamis (22/6/2023), mencela Rusia karena telah membunuh 136 anak di Ukraina sepanjang 2022. Guterres memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam.
PBB juga memverifikasi bahwa angkatan bersenjata Rusia dan kelompok afiliasinya melukai 518 anak dan melakukan 480 serangan di sekolah serta rumah sakit. Rusia juga menggunakan 91 anak sebagai perisai manusia, kata laporan tersebut.
Rusia sejauh ini membantah menargetkan warga sipil sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.
Di sisi lain, laporan PBB menyebut bahwa pasukan Ukraina juga membunuh 80 anak, melukai 175 anak dan melakukan 212 serangan di sekolah serta rumah sakit. Walau begiu, Ukraina tidak ada dalam daftar pelanggar global.
Guterres mengaku terkejut melihat laporan yang menunjukkan betapa tingginya jumlah anak-anak yang menjadi korban perang dari kedua pihak, dilansir Reuters.
Misi Rusia untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.
Human Rights Watch (HRW) menyambut baik keputusan PBB dengan memasukkan pasukan Rusia. Walau begitu, lembaga tersebut mengkritik keputusan PBB karena tak memasukkan Israel.
“Dengan menambahkan pasukan Rusia ke daftar aibnya, Sekretaris Jenderal meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran mengerikan terhadap anak-anak,” kata Jo Becker, direktur advokasi HRW untuk hak-hak anak.
“Keengganannya (Guterres), tahun demi tahun, untuk meminta pertanggungjawaban pasukan Israel atas pelanggaran berat mereka terhadap anak-anak telah menjadi bumerang, hanya membuat pasukan Israel berani menggunakan kekuatan mematikan yang melanggar hukum terhadap anak-anak Palestina,” kata Becker, dilansir Al Jazeera.
Becker menerangkan, pada periode 2015-2020, PBB mengaitkan lebih dari 6.700 korban anak dengan pasukan Israel. Dia baru saja memverifikasi 975 korban lagi pada 2022.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Mansour, sangat kecewa karena Israel tidak masuk dalam daftar hitam. Dia takut hal itu bisa membuat pasukan Israel semakin brutal terhadap anak-anak Palestina.
“Sekretaris Jenderal membuat kesalahan besar dengan tidak mencantumkan pemerintah Israel saat ini. Inilah pemerintahan yang paling ekstrem, sarat dengan unsur-unsur fasis. Jika mereka tidak mendaftarkan pemerintah ini (Israel) sekarang, kapan mereka akan mendaftarkan pemerintah Israel?” kata Mansour.
Laporan terbaru PBB secara keseluruhan memverifikasi bahwa 24.300 pelanggaran telah dilakukan terhadap anak-anak sepanjang 2022. Pelanggaran terbanyak terjadi di Republik Demokratik Kongo, Israel, Palestina, Somalia, Suriah, Ukraina, Afghanistan, dan Yaman.
"Sementara kelompok bersenjata non-pemerintah bertanggung jawab atas 50 persen dari pelanggaran berat, pasukan pemerintah adalah pelaku utama pembunuhan dan telah melukai anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan," kata Guterres.