PBB Menyebut Korea Utara Memperkuat Militer Saat Rakyatnya Menderita

Pernyataan Volker Turk didukung oleh Elizabeth Salmon, ahli hak asasi manusia independen PBB di Korea Utara. Elizabeth mengatakan bahwa para pejabat negara itu telah berulang kali membebankan warganya untuk suatu pekerjaan sampai kelaparan dalam beberapa kasus.

"Sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai program nuklir dan misil," kata Elizabeth, dilansir Al Jazeera.  Amerika Serikat, Albania dan Jepang meminta sesi khusus bagi Dewan Keamanan PBB dalam forum itu.

Ini merupakan bahasan yang pertama di Dewan Keamanan mengenai masalah Korea Utara dalam enam tahun terakhir mengingat Pyongyang mempercepat program pengembangan senjatanya, menguji rudal balistik antarbenua dan mencoba menempatkan satelit orbit. Selama sidang berlangsung, sebagian besar anggota sidang mengkritik memburuknya kondisi kehidupan penduduk dan hak asasi manusia di Korea Utara.

Ilhyeok Kim, perwakilan dari masyarakat sipil, membagikan kisah pribadinya yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Korea Utara. Dia ingat dipaksa melakukan kerja tanpa bayaran sejak usia muda.

Laman resmi PBB melansir, Ihyeok menambahkan, "Pemerintah menjadikan darah dan keringat kita sebagai kehidupan mewah bagi para pejabat." Uang yang dihabiskan untuk satu misil saja bisa memberi makan rakyat negaranya selama tiga bulan, tetapi Pemerintah Korea Utara hanya peduli dengan mempertahankan kekuatan mereka, sebut Kim.

Orang-orang di Korea Utara tidak memiliki hak asasi manusia, katanya kepada PBB. Dia menceritakan saudara perempuan ayahnya yang masih tinggal di Korea Utara ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam kamp penjara politik.

“Warga Korea Utara memiliki hak untuk memilih kehidupan yang bermartabat untuk diri kita sendiri, jadi berhentilah melakukan kejahatan seperti itu terhadap rakyat kita dan pilihlah jalan kemanusiaan,” tambah Ihyeok. 

Dalam diskusi selanjutnya, banyak anggota Dewan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang dihadapi Korea Utara. Mereka mendesak pemerintah setempat untuk mematuhi resolusi terkait hak asasi manusia dan instrumen PBB.

Meskipun tidak ada delegasi dari Pyongyang yang menghadiri sesi tersebut, perwakilan dari China dan Rusia berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat untuk meninjau masalah hak asasi manusia Korea Utara.

Dilansjir Al Jazeera, Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengatakan debat itu adalah "upaya sinis dan munafik oleh AS dan sekutunya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri."

Sementara itu, China menentang pertemuan publik yang mengkritik Korea Utara. “Dewan harus memainkan peran konstruktif dalam melanjutkan pembicaraan dan meredakan ketegangan,” kata Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang dalam pertemuan tersebut.

“Mendorong dewan untuk mempertimbangkan situasi hak asasi manusia di Korea Utara tidak akan membantu meredakan, tetapi juga meningkatkan situasi. Itu tidak bertanggung jawab, tidak konstruktif dan menyalahgunakan kekuasaan dewan,” kata Shuang.