PBB Minta Negara Eropa Tidak Buru-Buru Pulangkan Pengungsi Suriah

Berita mengenai lengsernya Assad telah mendorong beberapa negara Eropa untuk menangguhkan proses permohonan suaka bagi warga Suriah. Namun, langkah ini dinilai berisiko membuat ribuan warga Suriah berada dalam ketidakpastian.

Menurut PBB, lebih dari 14 juta warga Suriah telah terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari keselamatan sejak 2011.

Pemerintah sementara Austria menyatakan bahwa mereka telah menghentikan seluruh permohonan suaka dari warga Suriah, dan berencana memulangkan atau mendeportasi mereka kembali tanah air. Alasannya, situasi di negara tersebut dianggap telah berubah secara mendasar. Jerman, Inggris, Perancis, dan Yunani juga mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan proses permohonan suaka untuk sementara waktu.

“(Kepulangan) adalah sesuatu yang diharapkan oleh banyak warga Suriah, tapi mari kami pastikan komunitas internasional membantu mereka dalam proses ini,” kata Pedersen.

PBB juga mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman terhadap instalasi militer di Suriah, yang menurutnya penting untuk keamanan negara tersebut.

“Sangat penting bahwa kita tidak melihat tindakan apa pun dari aktor internasional mana pun yang menghancurkan kemungkinan terjadinya transformasi di Suriah,” ujar Pedersen.

Dilansir dari BBC, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa mereka telah mendokumentasikan lebih dari 310 serangan yang dilakukan oleh militer Israel di seluruh Suriah, termasuk di ibu kota, sejak Minggu. Serangan itu menargetkan fasilitas militer Angkatan Darat Suriah, termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut dan pusat penelitian.

Pada Senin (9/12/2024), militer Israel merilis foto pasukannya yang melintasi Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel menuju zona penyangga demiliterisasi di Suriah, tempat pasukan penjaga perdamaian PBB berpangkalan.

"Penaklukan posisi-posisi Suriah di zona penyangga oleh IDF (Pasukan Pertahanan Israel) merupakan posisi pertahanan sementara hingga ditemukan kesepakatan yang tepat," kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari itu.

"Jika kami dapat menjalin hubungan bertetangga dan damai dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul di Suriah, itu adalah harapan kami. Namun, jika tidak, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi Negara Israel dan perbatasannya," tambahnya.

Pedersen juga menjelaskan bahwa proses transisi Suriah harus dilakukan seinklusif mungkin, dengan melibatkan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat secara luas. Jika tidak, hal ini dapat berisiko menimbulkan konflik baru.

Oleh sebab itu, komunitas internasional diminta untuk realistis terkait penetapan status teroris terhadap kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan Assad.

“Sekarang sudah sembilan tahun sejak resolusi itu (yang menyatakan pendahulu HTS sebagai kelompok teroris) diadopsi. Faktanya hingga saat ini, HTS dan juga kelompok bersenjata lainnya telah mengirimkan pesan-pesan yang baik kepada rakyat Suriah tentang persatuan, tentang inklusivitas," tambahnya.