PBB: Penipuan Siber Asia Tenggara Telah Menyebar Secara Global

UNODC mengungkapkan bahwa kompleks kejahatan berpindah-pindah karena penggerebekan baru-baru ini. Jaringan kriminal mereka tersebar di sepanjang daerah perbatasan di dalam dan luar di seluruh wilayah, terutama di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Kini, jaringan tersebut telah memperluas operasinya ke Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan beberapa pulau Pasifik.

Kamboja telah melakukan penggerebekan, namun hal itu mendorong sindikat kejahatan untuk pindah ke lokasi yang lebih terpencil. Juru bicara pemerintah Kamboja, Pen Bona, mengatakan negaranya merupakan salah satu korban industri penipuan siber. Pihaknya berkomitmen untuk memeranginya.

"Pemerintah telah membentuk komisi ad-hoc diketuai oleh Perdana Menteri Hun Manet. Pemerintah berupaya meningkatkan penegakan hukum dan perangkat hukum sambil bekerja sama dengan mitra internasional dan PBB," kata Bona, dikutip dari France24.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu memperluas operasi koordinasi dengan kelompok kriminal dari belahan dunia lain. Juga, dengan perluasan pengembangan layanan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI).

Respons ini adalah bentuk ekspansi dari pertumbuhan industri, serta upaya mencari cara dan tempat baru untuk berbisnis. Mereka juga mengantisipasi risiko di masa mendatang, jika gangguan terus berlanjut dan meningkat di Asia Tenggara.

"Penyebarannya seperti kanker. Pihak berwenang menanganinya di satu area, tetapi akarnya tidak pernah hilang. Mereka hanya bermigrasi," kata Benedikt Hofmann, Penjabat Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Akibat penipuan dunia maya pada 2023, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur diperkirakan kehilangan 37 miliar dolar AS (sekitar Rp621,5 triliun). Sementara, Amerika Serikat melaporkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar AS (Rp94 triliun).

UNODC mengimbau pemerintah di Asia Tenggara dan sekitarnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Hal tersebut meliputi peningkatan koordinasi intelijen keuangan dan kolaborasi investigasi antarnegara.

PBB juga mendesak masyarakat internasional untuk bertindak. Sebab, tidak ikut campur akan menimbulkan konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Asia Tenggara yang berdampak secara global.