Pejabat India Dikecam karena Tarik Cadar Perempuan Muslim

Partai Kongres, oposisi nasional utama, turut mengeluarkan kecaman keras atas aksi Kumar, dengan menyebutnya sebagai tindakan keji.

"Inilah Kepala Menteri Bihar, Nitish Kumar. Lihatlah sikapnya yang tidak tahu malu – seorang dokter perempuan datang untuk mengambil surat pengangkatannya, dan Nitish Kumar menarik hijabnya. Seorang pria yang memegang posisi tertinggi di Bihar dengan terbuka melakukan tindakan keji seperti ini. Pikirkan – seberapa aman perempuan berada di negara bagian ini?" tulis partai tersebut di X, seraya mendesak pengunduran diri Kumar.

Pada Rabu (17/12/2025), anggota All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), partai politik yang mewakili Muslim dan minoritas lainnya, juga mengadakan protes di Mumbai dan menuntut agar tindakan pidana diajukan terhadap pemimpin Bihar tersebut.

Menurut Aakar Patel, ketua Amnesty International India, tindakan Kumar merupakan serangan terhadap martabat, otonomi, dan identitas perempuan yang dicabut cadarnya itu.

"Ketika seorang pejabat publik secara paksa membuka hijab seorang perempuan, hal ini memberikan pesan kepada masyarakat umum bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Tidak ada seorang pun yang berhak mengawasi keyakinan atau pakaian seorang perempuan," katanya, seraya menyerukan akuntabilitas yang tegas atas tindakan tersebut.

Merespons kehebohan yang terjadi, Menteri Perikanan di negara bagian Uttar Pradesh, Sanjay Nishad, melontarkan pernyataan yang meremehkan seriusnya insiden tersebut.

"Mengapa ada begitu banyak kontroversi mengenai pelepasan burqa. Tangannya hanya menyentuh wajahnya. Jika tangannya menyentuh tempat lain, apa yang akan terjadi?" katanya seraya terkekeh.

Menurut laporan kantor berita India ANI pada Rabu, pemimpin Partai Samajwadi (SP), Sumaiya Rana, telah mengajukan pengaduan terhadap Kumar dan Nishad ke pihak kepolisian di Lucknow, ibu kota Uttar Pradesh.

Misham Zaidi, salah satu kuasa hukum yang mendampingi Rana, mengatakan bahwa tindakan Kumar dan pernyataan Nishad telah melukai kehormatan seorang perempuan.

“Apa yang dilakukan Sanjay Nishad telah memicu sentimen keagamaan. Ini merupakan kasus yang jelas berdasarkan Pasal 153A, karena Anda dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat memicu kerusuhan, menimbulkan keresahan, dan mengganggu ketertiban serta keamanan negara bagian," jelas Zaidi. Ia juga menambahkan bahwa pasal 354 akan diterapkan terhadap Kumar karena tindakannya yang menarik cadar.

Kumar sendiri belum menanggapi kritik terhadap dirinya. Pada Kamis (18/12/2025), partainya, Janata Dal-United (JD-U), menyatakan bahwa kepala menteri tersebut selalu mendukung minoritas selama 2 dekade masa kepimpinannya.

Dilansir dari Al Jazeera, Kumar memiliki hubungan politik yang sangat dekat dengan partai BJP yang dipimpin Modi. Bulan lalu, aliansi mereka memenangkan pemilihan dewan legislatif Bihar, di mana BJP untuk pertama kalinya muncul sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak.

BJP dan sekutunya telah lama berkampanye menentang penggunaan hijab oleh perempuan Muslim. Pada 2022, pemerintah Karnataka yang saat itu dipimpin BJP melarang penggunaan hijab di ruang kelas, yang memicu gelombang protes besar-besaran dari komunitas Muslim. Pada tahun yang sama, majelis Mahkamah Agung yang terdiri dari dua hakim mengeluarkan putusan berbeda dalam kasus tersebut, sehingga perdebatan dan politik terkait hijab terus berlanjut di negara tersebut. Sejumlah kelompok Hindu juga menuntut pelarangan hijab secara nasional.

India memiliki sekitar 200 juta penduduk beragama Islam. Sementara itu, di Bihar, jumlah umat Muslim mencapai hampir 18 persen dari total 127 juta penduduk.