Jakarta, IDN Times - Pejuang Druze menguasai kembali kota Sweida di Suriah selatan pada Sabtu (19/7/2025). Mereka berhasil memukul mundur faksi bersenjata dari suku Badui setelah melancarkan serangan skala besar.
Peristiwa ini berlangsung hanya beberapa jam setelah pemerintah Suriah menyetujui gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu melibatkan Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sebelum gencatan senjata, Israel telah melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Suriah di Sweida dan Damaskus. Israel beralasan serangan itu bertujuan melindungi komunitas minoritas Druze dari kekerasan.
Presiden al-Sharaa kemudian mengumumkan gencatan senjata melalui siaran televisi. Ia mengapresiasi peran AS yang menjadi penengah dalam perundingan tersebut.
"Negara Suriah berkomitmen untuk melindungi semua minoritas dan komunitas di negara ini. Kami mengutuk semua kejahatan yang terjadi di Sweida," kata al-Sharaa, dikutip dari Strait Times.
Utusan AS Tom Barrack menyebut kesepakatan ini telah didukung oleh Turki dan Yordania. Uni Eropa dan Prancis menyambut baik gencatan senjata itu, namun Israel tetap skeptis terhadap janji yang diucapkan Presiden Sharaa.
Syrian Observatory for Human Rights melaporkan, pejuang suku Badui menarik diri dari Sweida pada Sabtu malam. Penarikan itu menyusul serangan balasan skala besar yang dilancarkan oleh kelompok Druze.
Media melaporkan puluhan rumah dan kendaraan hangus terbakar. Sejumlah toko juga dijarah dan dibakar sebelum kota berhasil dikuasai sepenuhnya.
Juru bicara kelompok Druze, Men of Dignity, Bassem Fakhr, mengonfirmasi kejatuhan kota tersebut ke tangan pihaknya.
"Tidak ada lagi kehadiran pejuang Badui di dalam kota," ujarnya, dilansir dari RFI.
Suriah merespons dengan mengerahkan pasukan keamanan internal ke provinsi tersebut. Pengerahan itu bertujuan melindungi warga sipil dan memulihkan ketertiban di sana, dilansir Al Jazeera.
Konflik sektarian di Sweida sejak 13 Juli telah memicu krisis kemanusiaan yang parah. Syrian Observatory for Human Rights mencatat kekerasan itu telah menewaskan sekitar 940 orang.
Korban tewas terdiri dari ratusan pejuang dan warga sipil Druze, personel pemerintah, serta pejuang Badui. Organisasi itu juga melaporkan adanya eksekusi massal yang dilakukan oleh kedua pihak.
PBB memperkirakan, pertempuran ini memaksa setidaknya 87 ribu orang untuk mengungsi dari rumah mereka. Pemerintah Suriah mengakui situasi kemanusiaan di lapangan sangat sulit, dengan layanan dasar seperti air dan listrik terganggu akibat konflik.
Pemerintah berencana membuka koridor kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan. Pembukaan koridor ini menjadi fase selanjutnya setelah pengerahan pasukan keamanan selesai.