Pemerintah Amerika Serikat Ditutup, Begini Dampaknya pada Warga Sipil

Bagi rakyat tidak mampu, pemerintah federal menyediakan program stempel makanan yang juga dikenal sebagai Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Berdasarkan organisasi pengawas pemerintah, Center on Budget and Policy Priorities, ada sekitar 42 juta warga Amerika Serikat yang jadi peserta program tersebut. Dari angka itu, lebih dari 60 persen adalah orang dewasa dengan anak-anak.

Departemen Pertanian merupakan lembaga yang mengawasi program itu di level federal. Dikutip dari CNBC, belum ada anggaran yang dialokasikan setelah bulan Januari. Kongres sendiri hanya mampu menyediakan anggaran darurat sebesar Rp42 triliun untuk Januari dan tak cukup untuk dipaksakan hingga Februari. Alhasil, bila pemerintah tetap ditutup sampai Maret, maka takkan ada anggaran sama sekali untuk SNAP.

Selain SNAP, program fundamental lain yang mengalami krisis anggaran adalah The Food Distribution Program on Indian Reservations and the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). Program distribusi pangan kepada warga asli Indian yang berada di kawasan reservasi ini tidak mendapatkan anggaran sama sekali di level federal selama pemerintah ditutup.

Departemen Pertanian sendiri mengatakan bahwa program itu "tetap bisa beroperasi di level negara bagian dengan anggaran yang masih tersisa". Bila tak ada perubahan berarti, sekitar tujuh juta warga yang hidup di bawah indeks kemiskinan tersebut bisa kehilangan sumber nutrisi utama pada Februari.

Meski tak jadi peserta program bantuan makanan dari pemerintah, tapi ada juga warga sipil lain yang terkena dampak tutupnya pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya adalah pegawai pajak yang baru memiliki seorang bayi. Dilansir dari CNN, jika dalam kondisi normal, ia dan bayinya bisa mendapatkan fasilitas asuransi yang disediakan lembaganya.

Tapi karena pemerintah ditutup, asuransinya dihentikan per 31 Desember. "Ini adalah waktu yang sangat krusial karena anakku baru lahir dan aku masih dalam periode pemulihan pasca melahirkan. Aku harap penutupan pemerintah berakhir ketika aku kembali bekerja dan waktu kunjungan ke dokter," ujarnya.

Korban lainnya adalah sebanyak 400.000 PNS dari sembilan lembaga pemerintah yang tidak bisa bekerja maupun menerima bayaran karena ketiadaan anggaran sejak 21 Desember lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Washington Post, mayoritas PNS yang terdampak berasal dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.

Departemen Pertanian sendiri menempati urutan ketiga yang merumahkan pegawai sementara waktu tanpa bayaran. Pada penutupan pemerintah yang terjadi 2013 lalu, Kongres terpaksa mengganti gaji dengan anggaran darurat. Untuk kali ini, belum ada informasi jelas apakah Kongres akan melakukan hal yang sama.

Penutupan pemerintah sendiri diawali ketika pada Agustus lalu Kongres Amerika Serikat menyetujui anggaran sebesar Rp12.000 triliun untuk tahun fiskal 2019. Namun, di dalamnya tidak ada dana Rp70 triliun untuk pembangunan tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko.

Ini karena anggota Kongres dari Partai Demokrat menegaskan akan menolak langkah Trump untuk membangun tembok tersebut. Trump pun mengancam akan mengerahkan militer untuk pembangunan tembok bila negosiasi tidak juga tercapai.