Pemerintah India Didesak Batalkan Tuntutan atas Arundhati Roy

Melansir BCC, tuntutan terhadap Roy berakar pada pernyataannya dalam sebuah seminar pada tahun 2010. Saat itu, Roy dilaporkan mengatakan bahwa Kashmir tidak pernah menjadi bagian integral dari India. Pernyataan ini memicu kontroversi mengingat Kashmir adalah wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan.

Penggunaan UAPA dalam kasus ini menuai kritik dari berbagai pihak. UAPA adalah undang-undang anti-terorisme India yang kontroversial karena sering dianggap terlalu keras dan berpotensi disalahgunakan. Undang-undang ini memungkinkan penahanan tanpa dakwaan untuk jangka waktu yang lama.

Sanjay Hegde, pengacara Mahkamah Agung India, mempertanyakan penggunaan UAPA dalam kasus ini.

"Polisi harus menjelaskan penundaan 14 tahun dan mengapa Roy harus didakwa ketika kata-katanya tidak mengakibatkan kekerasan atau tindakan kriminal selama ini," ujarnya, dilansir The Guardian.

Keputusan untuk menuntut Roy memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 200 tokoh India menyerukan penarikan tuntutan. Para penandatangan termasuk aktivis, akademisi dan jurnalis 

"Kami mengecam tindakan ini dan memohon kepada pemerintah serta kekuatan-kekuatan demokratis di negara ini untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak fundamental untuk mengungkapkan pandangan secara bebas dan tanpa rasa takut tentang subjek apa pun yang terjadi di negara kita," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.

Protes juga telah dilakukan oleh kelompok hak sipil, aktivis, dan mahasiswa di kota-kota besar India seperti Delhi dan Bengaluru. Sementara, Samyukt Kisan Morcha, kelompok payung serikat petani, turut mengecam keputusan tersebut.

Dukungan untuk Roy juga datang dari komunitas internasional. Naomi Klein, penulis dan aktivis Kanada, bahkan memperingatkan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang konsekuensi global dari penuntutan Roy. Ia menyebut tindakan ini sebagai "tuduhan politis" yang bertujuan membungkam kritik terhadap pemerintah.

Kasus Roy menjadi sorotan di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang kondisi kebebasan berekspresi di India. Menurut laporan Reporters Without Borders, peringkat kebebasan media India telah turun dari posisi 150 pada tahun 2014 menjadi 161 pada 2024, dari total 180 negara yang disurvei.

Pemerintahan Modi telah menghadapi tuduhan menggunakan UAPA untuk membungkam para kritikus, termasuk aktivis, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil. Penggunaan undang-undang ini dalam kasus Roy dilihat sebagai sinyal bahwa partai berkuasa BJP akan melanjutkan kebijakan keras terhadap suara-suara kritis.

Colin Gonsalves, pengacara hak asasi manusia, menilai kasus ini berpotensi gagal di pengadilan. Ia menyatakan bahwa akan sulit membuktikan bahwa pernyataan Roy terkait dengan kekerasan atau upaya menggulingkan negara. Namun, terlepas dari hasil akhirnya, banyak pihak khawatir bahwa kasus ini dapat menimbulkan efek jera bagi para kritikus pemerintah.