Pertumbuhan Ekonomi RI Kalah dari India dan Vietnam, Ini Penyebabnya
Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo stagnan di level 5 persenan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini mengungkapkan, hal itu lantaran pemerintah tidak mampu mendorong industri sebagai lokomotif pertumbuhannya.
Tak heran jika kemudian Indonesia tertinggal dari India dan Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil data pada 2023, India berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8,4 persen, sedangkan Vietnam meskipun melambat masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 juga sama seperti Vietnam, yakni 5,05 persen.
"Mengapa India dan Vietnam berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi? Jawabnya hanya satu, karena berhasil mendorong industri sebagai lokomotif pertumbuhannya," tutur Didik dalam catatannya yang diterima IDN Times, Selasa (18/6/2024).
"Sektor industri di India tumbuh dua digit sehingga menarik ekonomi bertumbuh sampai 7 persen. Sebaliknya dua dekade terakhir ini, sektor industri Indonesia hanya tumbuh di bawah 5 persen sehingga mustahil bisa menarik pertumbuhan ekonomi sampai di atas 6 persen," tambah dia.
1. Absennya peran dan kinerja Kementerian Perindustrian
Didik menambahkan, absennya peran dan kebijakan Menperin jadi biang kerok yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus stagnan pada level 5 persen.
"Kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena faktor ini di mana sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat. Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan kementerian perindustrian yang dorman," ujar dia.
Pemerintahan saat ini dan sebelumnya dinilai Didik gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek serta mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya.
Maka dari itu, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk memaksimalkan peran dan kinerja Kemenperin.
"Faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Prabowo nanti terletak di kementerian ini," katanya.
2. Peran Kemenperin sangat terbatas
Selama ini, peran Menperin dan kementerian yang dipimpinnya sangat terbatas, dengan kebijakan lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Selain itu, sektor industri juga tumbuh di bawah 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tidak memiliki daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi.
"Bahkan sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan bahkan hanya 3-4 persen yang menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak memberikan kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional," ujar Didik.
3. Janji Prabowo majukan ekonomi RI tidak akan terwujud
Didik pun mengungkapkan, jika kebijakan industri seperti itu terus terjadi pada masa pemerintahan mendatang, maka janji Prabowo Subianto selaku Presiden RI berikutnya dalam memajukan ekonomi domestik akan menguap begitu saja.
"Yang terjadi mungkin bahkan sebaliknya, di mana pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah," kata dia.
Dalam kampanyenya terdahulu, Prabowo berjanji akan memacu pertumbuhan ekonomi RI hingga 8 persen. Bagi Didik, janji itu mustahil dicapai dengan kebijakan saat ini dan juga ketiadaan peran dari Kemenperin yang signifikan.
"Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, maka kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Perindustrian dan kebijakan industrinya. Tanpa itu, Indonesia akan menjadi underdog di ASEAN," kata Didik.
