Pemerintah Targetkan Pengiriman Pekerja Migran Naik 45 Persen di 2025

01 Jan 2025, 08:28 WIB

Sonya Michaella

Calon TKI NTB menerima ganti rugi yang gagal diberangkatkan P3MI nakal pada 2022. (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan peningkatan 45% pengiriman PMI pada 2025, mencapai 425.000 orang.
KemenP2MI berkomitmen pada program pemberdayaan pekerja migran, termasuk pelatihan kemampuan, pendampingan selama bekerja, dan rehabilitasi bagi PMI yang mengalami gangguan fisik dan psikis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membidik peningkatan 45 persen dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2025. Meningkatkan penempatan ini penting seiring besarnya kebutuhan pekerja migran yang tersedia.

“Pada tahun 2025, KemenP2MI/BP2MI menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425.000 orang yang artinya naik 45 persen dari tahun 2024,” kata Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, dikutip dari ANTARA, Rabu (1/1/2025).

Dzulfikar menyampaikan bahwa penempatan PMI periode Januari-30 Desember 2024 berjumlah 295.439, sedangkan kuota lapangan kerja di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang biasa dikenal dengan istilah job order diproyeksikan pada 2025 sebesar 1.630.365 orang.

1. Bantu mempersiapkan kemampuan calon PMI

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding saat jumpa pers di Kota Batam (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Sebagai bagian dari rencana program pemberdayaan pekerja migran dan memenuhi job order, KemenP2MI berkomitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran yang handal dengan melaksanakan beberapa program.

Adapun program-program tersebut adalah pelatihan kemampuan, pembekalan penguasaan bahasa, pendampingan penguatan keluarga, literasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

“Kemudian optimalisasi penyerapan KUR PMI, program pendampingan selama bekerja, pemberian literasi tata kelola keuangan, pelatihan kewirausahaan bagi keluarga calon pekerja migran Indonesia,” paparnya.

2. Masih banyak WNI yang kerja ilegal

KLCC Petronas Tower

Kemudian program pendampingan setelah bekerja, rehabilitasi bagi PMI yang mengalami gangguan fisik dan psikis, pelatihan kegiatan produktif, pemberdayaan sosial, serta pembentukan kooperasi.

Lebih lanjut, Dzulfikar turut menyoroti banyaknya pemulangan PMI akibat tidak bekerja melalui prosedur resmi atau nonprosedural. Kementeriannya mendata sebanyak 11.039 PMI dipulangkan dari Malaysia sepanjang 2024. Jumlah tersebut menyumbang 71,15 persen dari keseluruhan pekerja migran yang dipulangkan.

“Malaysia kita tahu sejak dulu menjadi jalur PMI ilegal kita yang paling tradisional. Itu jalur paling tradisional, paling tua dan pintunya paling banyak. Kita catat itu kurang lebih ada 4-5 pintu, dari Kalimantan, kemudian di Sulawesi, lalu di Sumatera sendiri,” ujarnya.

3. KemenP2MI upayakan perlindungan pekerja migran

Pemandangan kota Riyadh di malam hari. (commons.wikimedia.org/B.alotaby)

Negara lain yang menjadi asal pemulangan PMI adalah Arab Saudi dengan total 1.165 (7,51 persen), lalu Uni Emirat Arab (3,64 persen), Thailand 44 (2,72 persen), dan Singapura 340 orang (2,19 persen).

“Kami menyadari bahwa dalam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia KemenP2MI/BP2MI tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga diperlukan adanya kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan layanan pada pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” kata dia.