Pemerintah Bulgaria tumbang akibat protes besar di seluruh negeri.
Perdana Menteri Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri sebelum pemungutan suara parlemen.
Sentimen antikorupsi semakin kuat, dengan figur oligark Delyan Peevski menjadi sorotan Utama.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bulgaria di bawah Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov resmi mengundurkan diri setelah puluhan ribu warga turun ke jalan di Sofia dan lebih dari dua puluh kota lain.
Tekanan publik yang menyoroti kegagalan pemerintah memberantas korupsi meledak hanya beberapa minggu sebelum Bulgaria bergabung dengan zona euro pada 1 Januari.
Puluhan ribu warga berkumpul di pusat Sofia pada Rabu malam, memadati Triangle of Power dan Independence Square. Melansir BBC, massa berteriak “Resignation” dan memproyeksikan tulisan “Mafia Out” di gedung parlemen. Euronews mencatat jumlah demonstran di Sofia mencapai lebih dari 100 ribu orang, bahkan ada klaim hingga 150 ribu orang terlibat. Aksi serupa berlangsung di lebih dari 25 kota, termasuk Plovdiv, Varna, dan Burgas.
Demonstrasi awalnya dipicu oleh rencana anggaran 2026 yang berisi kenaikan pajak dan kontribusi sosial, sebelum akhirnya dibatalkan. Namun kemarahan publik meluas pada isu korupsi yang dianggap sudah mengakar dan tak tersentuh. Protes juga didukung diaspora Bulgaria yang turun aksi di Brussels, London, Berlin, hingga New York.
Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri melalui siaran televisi beberapa jam sebelum parlemen menggelar mosi tidak percaya. Menurut The Guardian, ia menyatakan keputusan itu diambil setelah pertemuan pimpinan koalisi yang menilai situasi politik tidak lagi stabil.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa “kekuatan berasal dari suara rakyat,” menyampaikan bahwa gelombang protes dari berbagai kelompok usia dan latar belakang tidak bisa lagi diabaikan.
BBC menyatakan bahwa pemerintahannya sebelumnya telah lolos lima mosi tidak percaya dan diyakini masih mampu melewati yang keenam. Meski begitu, tekanan publik yang terus meningkat membuat Zhelyazkov memilih mundur. Kabinet akan tetap bekerja sebagai pemerintahan sementara hingga parlemen menentukan pengganti.
Figur oligark Delyan Peevski menjadi titik kemarahan baru. Euronews mencatat Peevski telah dikenai sanksi oleh AS dan Inggris atas dugaan korupsi dan pengaruh politik yang berlebihan. Meskipun partainya bukan bagian resmi koalisi, suara partai tersebut krusial untuk menopang pemerintah minoritas. Kritikus menilai kondisi ini memungkinkan Peevski mengendalikan kebijakan negara di balik layar.
Selain Peevski, mantan PM Boyko Borissov juga disorot karena rekam jejak korupsi dan posisinya dalam struktur kekuasaan GERB. Dari laporan The Guardian, para analis menyebut kepercayaan publik terhadap institusi politik Bulgaria terus merosot, memicu instabilitas yang sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Pengunduran diri pemerintah Zhelyazkov menambah panjang siklus krisis politik di Bulgaria, yang telah berulang sejak gelombang protes anti-korupsi 2020. Dengan agenda besar bergabung ke zona euro tinggal hitungan minggu, masa transisi menuju pemerintahan baru akan menjadi ujian krusial bagi stabilitas negara dan upaya membersihkan sistem dari pengaruh oligarki.