Pemilu Thailand Memanas, 3 Kekuatan Berebut Dukungan Pemilih

08 Feb 2026, 20:32 WIB

Marcheilla Ariesta

Seorang perempuan memberikan suara di TPS di Thailand (AFP/Madaree Tohlala)

Intinya sih...

Tidak ada pemenang mutlak, koalisi jadi penentu. Jajak pendapat lokal menunjukkan tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu meraih mayoritas mutlak.
Tantangan nasionalisme. People’s Party mengusung reformasi besar terhadap militer, kepolisian, dan lembaga peradilan, namun tekanan hukum membuat partai ini mengesampingkan tuntutan reformasi undang-undang.
Bhumjaithai dan Pheu Thai berebut pengaruh lama dan baru. Partai Bhumjaithai dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dipandang sebagai pilihan utama kalangan kerajaan dan militer.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Proses penghitungan suara dalam pemilihan umum di Thailand pada Minggu (8/2/2026) sudah berlangsung. Pemilu kali ini begitu sengit karena menjadi arena pertarungan tiga arah antara visi politik progresif, populis, dan patronase gaya lama.

Pemilu ini diikuti oleh sekitar 53 juta pemilih terdaftar dan berlangsung di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya sentimen nasionalisme di masyarakat Thailand. Meski lebih dari 50 partai politik ikut bertarung, hanya tiga kekuatan utama yang dinilai memiliki jaringan nasional dan popularitas cukup untuk merebut mandat pemerintahan, yakni People’s Party, Bhumjaithai, dan Pheu Thai.

Sesuai konstitusi, Perdana Menteri Thailand akan dipilih oleh mayoritas sederhana dari 500 anggota parlemen terpilih, menjadikan pembentukan koalisi sebagai faktor penentu arah pemerintahan berikutnya.

1. Tidak ada pemenang mutlak, koalisi jadi penentu

Wat Arun, Thailand (pexels.com/Markus Winkler)

Jajak pendapat lokal secara konsisten menunjukkan tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu meraih mayoritas suara secara mutlak dalam pemilu ini. Kondisi tersebut membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan koalisi, sebuah pola yang kerap terjadi dalam politik Thailand modern.

People’s Party diprediksi akan meraih suara terbanyak, namun agenda reformisnya tidak sepenuhnya sejalan dengan dua pesaing utamanya, sehingga berisiko disisihkan jika rivalnya memilih untuk berkoalisi.

Partai ini dipimpin oleh Natthaphong Ruengpanyawut dan merupakan penerus dari Move Forward Party, yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 2023, namun gagal membentuk pemerintahan akibat perlawanan dari kelompok konservatif, sebelum akhirnya dipaksa membubarkan diri.

"Saya pikir kami akan mendapatkan mandat dari rakyat, dan telah berjanji akan membentuk pemerintahan rakyat untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua, bukan hanya segelintir pihak," kata Natthaphong kepada wartawan usai memberikan suara di Bangkok, dikutip NPR.

2. Tantangan nasionalisme

Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Thailand (dok. Media Ofisial Istana Kerajaan Thailand)

Platform People’s Party masih mengusung reformasi besar terhadap militer, kepolisian, dan lembaga peradilan, yang selama ini menarik dukungan pemilih muda dan warga perkotaan. Namun, tekanan hukum membuat partai ini mengesampingkan tuntutan reformasi undang-undang yang mengatur hukuman berat bagi kritik terhadap monarki, dan mengalihkan fokus ke isu ekonomi.

Perubahan strategi tersebut dinilai berisiko melemahkan basis pendukung inti, terutama karena pada pemilu sebelumnya partai ini tampil sebagai simbol perlawanan terhadap sembilan tahun pemerintahan berbasis militer.

Di saat yang sama, sikap kritis terhadap militer juga menjadi beban politik di tengah lonjakan nasionalisme pasca bentrokan perbatasan dengan Kamboja tahun lalu.

"Posisi yang kritis terhadap militer bisa menjadi liabilitas politik, terutama dengan meningkatnya patriotisme akibat konflik perbatasan," kata Napon Jatusripitak, Direktur Center for Politics and Geopolitics di Thailand Future.

3. Bhumjaithai dan Pheu Thai berebut pengaruh lama dan baru

Sosok Perdana Menteri Baru Thailand, Anutin Charnvirakul. (x.com/prdthailand).

Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri petahana, Anutin Charnvirakul, dipandang sebagai pilihan utama kalangan kerajaan dan militer. Anutin baru menjabat sebagai perdana menteri sejak September 2025 lalu, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang dilengserkan karena pelanggaran etik terkait penanganan hubungan dengan Kamboja.

Dia membubarkan parlemen pada Desember 2025 setelah menghadapi ancaman mosi tidak percaya, dan memanfaatkan bentrokan perbatasan untuk membangun citra sebagai pemimpin di masa krisis.

"Kami telah melakukan semua yang harus kami lakukan, tetapi kami tidak bisa memaksa pikiran rakyat. Kami hanya bisa memperkenalkan diri dan berharap rakyat menaruh kepercayaan," ujar Anutin setelah memberikan suara di Buriram, basis kuat partainya.

Sementara itu, Pheu Thai kembali tampil sebagai kendaraan politik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang meski berulang kali menang pemilu, kerap dijatuhkan oleh pengadilan dan lembaga pengawas negara.

Partai ini mengusung agenda pemulihan ekonomi dan janji-janji populis, termasuk bantuan tunai, dengan mencalonkan keponakan Thaksin, Yodchanan Wongsawat, sebagai kandidat perdana menteri.

"Saya merasa bersemangat, karena rasanya hari ini akan sibuk bagi demokrasi negara ini," kata Yodchanan kepada wartawan setelah mencoblos.

Pemungutan suara kali ini juga disertai referendum terkait kemungkinan penggantian konstitusi 2017 yang disusun militer, sebuah langkah yang dipandang kelompok pro-demokrasi sebagai kunci untuk mengurangi pengaruh lembaga-lembaga yang tidak dipilih rakyat, meski kelompok konservatif memperingatkan potensi instabilitas.