Tekanan Global Bayangi Pemilu Thailand, Isu Diplomasi Menguat
- Tekanan eksternal sulit diabaikan: Thailand dihadapkan pada tekanan eksternal yang semakin besar, termasuk maraknya sindikat penipuan lintas negara dan ketegangan perbatasan dengan Kamboja.
- Thailand perlu kembali ke panggung internasional: Pakar politik menilai Thailand perlu kembali aktif di panggung internasional dan mengaitkannya dengan runtuhnya tatanan liberal internasional yang sedang terjadi.
Jakarta, IDN Times - Thailand akan menggelar pemilihan umum pada Minggu, (8/2/2026). Pemilu kali ini berpotensi melahirkan perdana menteri keempat dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan politik yang masih membayangi negeri tersebut.
Namun di tengah dinamika politik domestik yang berulang, muncul satu perubahan penting dalam kontestasi kali ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri mulai menempati posisi sentral dalam perdebatan nasional.
Pemilu kali ini berlangsung di tengah kebuntuan politik, perlambatan ekonomi, serta tekanan eksternal yang semakin besar, mulai dari ketegangan perbatasan dengan Kamboja hingga maraknya kejahatan siber lintas negara.
Karena itu, pemungutan suara pada akhir pekan ini tak lagi semata dipandang sebagai penentu arah politik domestik Thailand, tetapi juga sebagai ujian kemampuan negara tersebut dalam menavigasi lanskap global yang terus berubah.
1. Tekanan eksternal sulit diabaikan
Selama bertahun-tahun, para pengamat menilai, pemerintah Thailand cenderung terlalu fokus ke dalam negeri, sementara tantangan global terus meningkat. Namun kini, persoalan eksternal semakin terasa dampaknya dan sulit diabaikan.
Salah satu isu utama adalah maraknya sindikat penipuan lintas negara yang beroperasi dari Myanmar dan Kamboja, namun memanfaatkan Thailand sebagai titik transit untuk menipu dan memperdagangkan korban.
Puluhan ribu korban telah dipulangkan melalui Thailand, sebagian besar ke China. Meski demikian, para ahli memperingatkan industri ilegal bernilai miliaran dolar ini akan terus bertahan tanpa kerja sama internasional yang berkelanjutan.
Di sisi lain, hubungan diplomatik Thailand dengan Kamboja masih dibayangi ketegangan setelah bentrokan perbatasan tahun lalu yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi. Meski telah ada mediasi internasional dan perjanjian damai yang didukung Amerika Serikat (AS), situasi di wilayah sengketa tetap rapuh.
2. Thailand perlu kembali ke panggung internasional
Dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (7/2/2026), pakar politik Fuadi Pitsuwan menilai, Thailand masih menanggung dampak panjang dari kudeta militer di masa lalu, yang berimbas pada defisit legitimasi di mata internasional.
“Kita tidak tumbuh, kita tidak mengejar ketertinggalan. Kita pernah menjadi Macan Asia pada 1990-an, tetapi sekarang kita gagal mempertahankannya,” kata Fuadi, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Thammasat.
Ia menambahkan, Thailand perlu kembali aktif di panggung internasional, terutama di tengah perubahan tatanan global. “Kita harus kembali ke meja perundingan dan mengaitkannya dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat sekarang, runtuhnya tatanan liberal internasional. Saya pikir Thailand harus bangun,” ujarnya.
Pandangan ini muncul di tengah kesadaran yang berkembang bahwa posisi Thailand di dunia internasional tidak bisa dilepaskan dari stabilitas dan kredibilitas politik dalam negeri. Kondisi tersebut membuat isu diplomasi dan hubungan luar negeri semakin relevan dalam kampanye pemilu kali ini.
2. Diplomasi jadi isu utama dalam perebutan kekuasaan
Kesadaran akan pentingnya kebijakan luar negeri kini mulai diadopsi oleh partai-partai besar. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, sebelumnya mengeluhkan, diplomasi sering diperlakukan sebagai isu pinggiran dalam politik nasional.
“Kita harus menyadari bahwa semakin lama, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kita sangat terkait dengan apa yang terjadi di luar negeri, di lingkungan eksternal kita,” kata Sihasak.
Ia menambahkan, “Saya berharap publik menyadari bahwa kebijakan luar negeri sangat penting bagi kehidupan mereka, dan kebijakan luar negeri harus menjadi inti dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan.”
Sihasak kini menjadi kandidat perdana menteri kedua dari Partai Bhumjaithai, berada di belakang ketua partai sekaligus Perdana Menteri petahana, Anutin Charnvirakul. Menurut laporan media, Sihasak bergabung dengan partai tersebut setelah mendapat jaminan kebebasan dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, rival utama Bhumjaithai, Partai Rakyat, juga merekrut diplomat senior Pisan Manawapat, mantan duta besar Thailand untuk Amerika Serikat dan negosiator utama perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang. Partai tersebut menyatakan akan menunjuknya sebagai menteri luar negeri jika berhasil membentuk pemerintahan.
3. Demokrasi tetap jadi kunci pemilu tahun ini
Meski semakin banyak teknokrat dan diplomat dilibatkan, para pengamat menegaskan, kebijakan luar negeri tetap harus berada dalam kerangka akuntabilitas demokratis.
“Dalam hal menteri, tidak harus selalu profesional, selama Anda cukup mampu untuk belajar dan cukup mampu mengambil mandat dari rakyat,” kata Fuadi Pitsuwan.
Ia menekankan, peran diplomat adalah memberi masukan dan opsi. “Para diplomat adalah pihak yang memberi pilihan atau umpan balik, apakah gagasan yang diambil dari rakyat itu baik bagi kepentingan nasional atau justru merugikan,” ujarnya.
“Tetapi pada akhirnya, menterilah yang memutuskan, dan menteri itu bertanggung jawab kepada rakyat,” kata Fuadi menegaskan.
Dengan demikian, pemilu Thailand kali ini tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga momentum penting dalam mendefinisikan kembali posisi negara tersebut di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
